Pemerintah Perkuat Satgas Karhutla Luas Kebakaran Tembus 200 Ribu Hektar

Pemerintah pusat memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi prioritas dengan mengoptimalkan satgas darat serta udara di tengah lonjakan titik panas pada puncak El Nino, Kamis (3/9/2026).

Kementerian Kehutanan mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah mencapai 202.010,96 hektar, sementara dampak asap memicu hingga 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebaran titik api meluas di berbagai daerah, termasuk Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Pemerintah mengimbau warga agar senantiasa waspada serta melarang pembukaan lahan dengan cara membakar demi mencegah munculnya titik api baru di wilayah rawan.

"Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, berhati-hati dalam mengelola sampah agar tidak memicu kebakaran," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

Berton juga menginstruksikan warga untuk segera berkoordinasi dengan petugas di daerah jika memantau keberadaan kobaran api.

"Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya di wilayah yang berstatus Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla," ucap Berton SP Panjaitan.

Di wilayah Kalimantan Barat, petugas mencatat 46 titik api dengan areal terbakar melebihi 528 hektar.

"Tim kita berhasil memadamkan 354 hektar lebih, Kualitas udara masih berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 km," kata Berton SP Panjaitan.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah dengan temuan 72 titik api yang membakar 739 hektar lahan, serta Riau yang mencatat enam titik panas.

"Kualitas udara kategori sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 km," ungkap Berton SP Panjaitan.

Dampak karhutla di Sumatera Selatan juga memicu penurunan kualitas udara akibat kebakaran lahan seluas 98,5 hektar.

"Sumatera Selatan, ditemukan 20 titik api dengan luas lahan terbakar 98,5 hektar dan yang berhasil dipadamkan 26,5 hektar. Kualitas udara kategori sedang dan tidak sehat dengan jarak pandang 5 - 7 km," ungkap Berton SP Panjaitan.

Kementerian Kesehatan melaporkan lonjakan kasus ISPA di wilayah terdampak paparan asap, di mana 12.600 kasus menyerang anak balita dan 38.291 kasus dialami warga berusia di atas lima tahun.

Lonjakan pasien ISPA tercatat meningkat signifikan di fasyankes Kota Padang setelah kualitas udara memburuk akibat asap kiriman.

"Kalau terjangkit ISPA pasti dalam kondisi sehari-hari juga memang kasus ISPA kami ada. Tapi kalau kita lihat dari minggu sebelum adanya penurunan kualitas udara ini, ada kenaikan kasus ISPA yang kami data dari fasyankes," ujar Kepala Dinas Kesehatan Padang Srikurnia Yati.

Dampak ekologis karhutla memicu kerusakan habitat hingga kematian berbagai satwa liar, termasuk mengancam pusat rehabilitasi orangutan di Kalimantan.

"Karhutla berdampak serius terhadap aspek ekologi. Dalam giat pemadaman kita menemukan banyak satwa dan habitatnya yang rusak dan mati, termasuk ekosistem lingkungan yang mengalami kerusakan," ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho.

Pebisnis dan warga yang melintas di Bandara Supadio Pontianak mengaku mengalami penundaan penerbangan akibat jarak pandang terganggu kabut asap pekat.

"Dan saya kaget juga melihat kondisi pas mendarat di Bandara Pontianak ini kan. Ternyata kabut asapnya ga main-main. Tebal banget dibanding polusi yang biasa saya rasain di Jakarta ya," kata penumpang pesawat Ryan.

Gangguan penerbangan di area landasan memaksa maskapai memundurkan jadwal keberangkatan armada udara demi keselamatan penerbangan.

"Tadi juga sempat delay dari Jakarta pesawat yang saya naiki. Karena memang jarak pandang yang tidak normal di Bandara Pontianak ini," ungkap Ryan.

Guna memaksimalkan operasi pemadaman di Provinsi Jambi, BNPB menyiapkan dukungan anggaran khusus untuk memfasilitasi 5.984 personel tim darat gabungan.

"Memang kesimpulannya, dari sejumlah analisa dari lapangan, Satgas Darat ini harus maksimal. Sehingga kami akan siapkan dukungan keuangan ya," terang Kepala BNPB Suharyanto.

Kepala BNPB menegaskan bahwa pemadaman langsung di darat tetap menjadi strategi paling efektif untuk menaklukkan api.

"Berdasarkan analisa operasi-operasi yang telah dilaksanakan, satgas darat ini memang cara paling efektif dalam pemadaman. Sehingga penguatan satgas darat perlu dilakukan untuk mendukung operasi pemadaman," jelas Suharyanto.

Proses pemadaman lahan terbakar seluas 1.776,56 hektare di Jambi kini difokuskan pada sisa titik api yang masih membara.

"Mudah-mudahan ya yang 8 hektar hari ini dipadamkan ini betul-betul padam dan tidak ada lagi titik api," harap Suharyanto.

Saat memantau lokasi karhutla dari udara bersama jajaran pemerintah daerah, tim mendeteksi kemunculan titik kebakaran baru di Kabupaten Batang Hari.

"Tadi saya bersama Menteri Kehutanan dan Gubernur telah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan udara. Dari hasil pemantauan, kami menemukan satu titik yang diduga merupakan kebakaran baru, meskipun skalanya masih kecil. Pemantauan seperti ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan luasan lahan yang terbakar setiap harinya.

Data dari SiPongi kemudian dikonfirmasi melalui patroli udara untuk memastikan apakah titik panas tersebut merupakan kebakaran atau sumber panas lainnya. Dengan demikian, perkembangan karhutla dapat terus dipantau secara real-time," jelas Suharyanto.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kini menjadi prioritas utama nasional akibat lonjakan titik panas.

"Setelah kemarin semua 6 provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Kementerian Kehutanan bersama BNPB menjadwalkan koordinasi langsung di Pontianak untuk merumuskan langkah mitigasi lanjutan bersama jajaran Forkopimda.

"Oleh karena itu, besok kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi," ujar Raja Juli Antoni.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB mendesak pemerintah agar menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena dampaknya yang meluas ke aspek sosial-ekonomi.

"Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan," ujar Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan.

Legislator tersebut mendorong pengerahan seluruh sumber daya negara agar paparan asap tidak berkepanjangan mengancam keselamatan warga.

"Pemerintah harus menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal. Karhutla harus ditetapkan sebagai bencana nasional," lanjut Daniel Johan.

DPR mendesak penanganan komprehensif agar perlindungan masyarakat dan pemadaman api berjalan beriringan di lapangan.

"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban," tegas Daniel Johan.

DPR meminta alokasi bantuan darurat serta sarana medis pendukung segera disalurkan ke daerah-daerah terdampak karhutla.

"Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian," ujar Daniel Johan.