Kemenhut Tertibkan Lima Sawmill Ilegal di Asahan Sumatera Utara

Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan melakukan operasi penertiban terhadap lima industri pengolahan kayu atau sawmill yang diduga kuat beroperasi secara ilegal di wilayah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pada Kamis, 21 Mei 2026. Dalam operasi besar-besaran tersebut, petugas menemukan ribuan batang kayu bulat atau gelondongan yang tidak dilengkapi dengan penanda maupun dokumen legalitas resmi.

Petugas langsung memasang garis pengaman di seluruh lokasi pabrik penggergajian kayu tersebut untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Langkah tegas ini diambil setelah adanya laporan mengenai maraknya peredaran kayu ilegal asahan yang bersumber dari kawasan hutan lindung di sekitarnya.

Tim operasional di lapangan saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pemilik usaha serta para pekerja dari kelima pabrik pengolahan tersebut. Pemeriksaan difokuskan pada asal-usul kayu bulat yang ditampung serta keabsahan dokumen operasional industri penggergajian.

Berdasarkan data yang dihimpun dari tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK), seluruh aktivitas pengolahan kayu di lima lokasi tersebut dihentikan total sejak Kamis sore. Petugas di lapangan mendapati ribuan kayu gelondongan menumpuk di area terbuka tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Ketiadaan dokumen resmi ini menjadi bukti awal kuat terjadinya praktik penampungan hasil hutan ilegal. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku industri yang merusak ekosistem hutan demi keuntungan pribadi.

Berikut adalah data sebaran lokasi penertiban industri kayu ilegal yang diperiksa oleh tim gabungan di wilayah Sumatera Utara:

Indikasi Pembalakan Liar

Petugas menjelaskan bahwa ciri ciri kayu hasil pembalakan liar sangat terlihat pada tumpukan kayu yang disita di lokasi. Sebagian besar kayu gelondongan tidak memiliki palu ketok atau cap resmi dari dinas kehutanan yang menandakan pohon tersebut ditebang dari konsesi yang sah.

Kondisi kayu yang masih basah dan memiliki diameter beragam mengindikasikan bahwa penebangan dilakukan secara sembarangan di dalam kawasan hutan yang dilindungi. Pola pasokan ini diduga melibatkan jaringan pembalakan liar terorganisir yang beroperasi lintas kabupaten di Sumatera Utara.

Selain menyita barang bukti kayu, tim gabungan juga mengamankan sejumlah mesin gergaji pita berukuran besar serta alat berat yang digunakan untuk memindahkan kayu gelondongan ke dalam pabrik. Seluruh alat produksi tersebut kini dalam status penyitaan oleh negara.

Ancaman Sanksi Hukum

Pemerintah memastikan proses hukum akan berjalan sesuai dengan undang-undang kehutanan yang berlaku di Indonesia. Langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku industri kayu nakal lainnya.

Terkait tindakan tegas ini, hukuman bagi penampung kayu ilegal diatur secara ketat dalam undang-undang dengan ancaman pidana penjara serta denda materiil yang sangat besar:

• Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.
• Denda finansial paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.
• Pencabutan izin usaha industri pengolahan kayu secara permanen jika terbukti menerima pasokan tanpa SKSHH.

Penyidik Penegak Hukum Kementerian Kehutanan kini sedang menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam rantai pasok kayu ilegal ini. Pengembangan kasus ditargetkan untuk menyasar aktor intelektual di balik pembalakan liar serta pemalsuan dokumen kehutanan di wilayah Sumatera Utara.