Kemenkeu Identifikasi 40 Perusahaan Baja Diduga Pengemplang Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengantongi daftar 40 perusahaan baja yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan di Jakarta Pusat pada Jumat (28/8/2026). Dugaan pengelakan pajak ini ditaksir memicu kerugian negara hingga Rp 5 triliun.

Pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sejauh ini baru menyasar satu entitas usaha dari puluhan daftar tersebut. Hal ini sebagaimana dilansir dari Detik Finance terkait penertiban sektor manufaktur baja.

"Saya punya list 40. Baru diperiksa satu yang lain belum dikejar. Itu aja kita kira mungkin bocor Rp 4 triliun hingga 5 triliun," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Praktik dugaan pengelakan tersebut mencakup manipulasi bahan bangunan dan operasional, serta maraknya peredaran barang impor tanpa dokumen resmi di pasar umum. Penindakan mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pelanggaran jalur impor.

"Satu perusahaan itu aja sampai 1 triliun lo dapatnya loh sebetulnya. Kemarin saya datang itu. Satu tahun ya?

Tiga tahun. Tiga tahun lah. Belum ngetarik lima tahun banyak tuh dapatnya," beber Purbaya.

Inspeksi mendadak ke lapangan mengindikasikan bahwa potensi penerimaan negara yang menguap dari satu perusahaan bisa mencapai Rp 1 triliun untuk jangka waktu tiga tahun.

"PPH, PPN, apa semuanya. Impor-impornya juga bohong. Semuanya itu. Jadi kan kita beresin yang betul," tambahnya.