Kemenkeu Soroti Koordinasi Penanganan Gempa NTT yang Lambat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Rabu (19/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Evaluasi ini disampaikan Purbaya setelah menerima laporan mengenai adanya kawasan terdampak bencana yang belum tersentuh bantuan, seperti di Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Manggarai Timur, NTT.

Guna mengatasi hambatan penyaluran logistik tersebut, Purbaya menegaskan pihaknya akan mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk turun langsung memeriksa kondisi di lapangan secara presisi.

"Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," ujar Purbaya dalam keterangan video yang diterima, Rabu (19/8/2026).

Masalah penanganan darurat ini dinilai kian kompleks lantaranlambatnya sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak pusat. Ketimpangan informasi tersebut terungkap saat Menkeu melakukan interogasi langsung kepada petugas BPBD di lokasi bencana.

"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya. Jadi, mereka mesti memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan," beber Purbaya.

Sebagai langkah konkret ke depan, Kementerian Keuangan memastikan setiap aduan masyarakat serta laporan lapangan akan langsung diteruskan kepada pihak BNPB untuk percepatan penanggulangan.

"Jadi nanti kita akan informasikan tadi, informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik," jelasnya.