Menkeu Purbaya Soroti Koordinasi Lemah Penanganan Gempa NTT

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (19/8/2026).

Purbaya mendapati temuan tersebut setelah meninjau langsung Posko Bersama Tanggap Darurat di Manggarai.

Dalam peninjauan tersebut, ia menerima laporan bahwa masih ada sejumlah wilayah yang belum mendapat bantuan maksimal, seperti Kelurahan Pota di Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya. Jadi, mereka mesti memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan," beber Purbaya.

Menkeu memastikan akan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut dengan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terjun mengecek lokasi yang belum tersentuh bantuan.

"Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," ujar Purbaya.

Semua laporan kebutuhan dari warga di daerah pelosok juga akan segera diintegrasikan ke sistem BNPB agar penanganan berjalan merata.

"Jadi nanti kita akan informasikan tadi, informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah pusat tengah mempertimbangkan untuk memakai pendekatan yang menyerupai pemulihan pascabencana di Aceh guna menanggulangi kerusakan akibat gempa NTT.

"Pak Presiden nanti pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti Aceh, approach-nya akan mirip Aceh mungkin tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana ini," ujar Purbaya.

Terkait wacana pembentukan satuan tugas khusus, Purbaya menilai langkah itu belum mendesak apabila pemerintah daerah masih sanggup menjalankan tugasnya di lapangan.

"Apakah perlu Satgas khusus atau tidak perlu? Saya pikirsih kalau memang bisa ditangani langsung, nanti daerah yang ditangani pusat membantu. Jadi, bupati, wakil bupati berperan lebih besar Kasihan kan semua infrastruktur terganggu, kelistrikan sudah. Gitu sih Pemda masih berjalan dengan baik, itu yang kita dukung," tutur Purbaya.

Dalam tahap awal penanganan, pemerintah daerah didorong untuk memaksimalkan penggunaan kas yang tersedia sebelum mengajukan tambahan dana secara berjenjang.

"Kita lihat nanti, saya bilang ke bupati pakai dulu itu. Nanti kalau kurang lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden," ujar Purbaya.

Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan mengklaim telah mengalokasikan cadangan anggaran yang cukup besar bagi BNPB demi menjamin kelancaran aliran logistik darurat.

"Belum belum BNPB itu kalau itu BNPB kita sediakan cukup banyak harusnya sih kita bisa sediakan sampai Rp 5 triliun ya. Tapi, kita akan tunggu permintaannya di BNPB seperti apa, dan yang paling kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan monitor terus," pungkas dia.