Kemenkop Usulkan Tambahan Anggaran Rp 4,53 Triliun untuk 2027

Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 4,53 triliun untuk pagu anggaran 2027, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dilansir dari Detik Finance.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas SDM, serta pengawasan dan pendampingan.

"Total usulan sebesar Rp 4,53 triliun. Usulan tersebut terdiri atas penguatan dukungan operasional sebesar Rp 541 miliar dan penguatan program teknis sebesar Rp 3,99 triliun," ujar Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Dari usulan tersebut, Rp 1,25 triliun akan digunakan untuk pengawasan dan pendampingan KDKMP serta koperasi lainnya, termasuk monitoring, evaluasi, dan penilaian kesehatan koperasi.

"Fokus pengawasan dan pendampingan koperasi dan KDKMP sebesar Rp 1,25 triliun untuk pendampingan KDKMP dan koperasi yang lainnya, termasuk juga penugasan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian kesehatan dan penanganan pengaduan koperasi," kata Ferry.

Ferry menegaskan anggaran tersebut tidak hanya untuk KDKMP, tetapi juga untuk pembinaan dan pengembangan koperasi yang sudah berdiri, dengan jumlah mencapai ratusan ribu.

"Tanggung jawab Kementerian Koperasi kan tidak hanya KDKMP. Tapi juga ada melakukan pembinaan, pengembangan terhadap koperasi-koperasi yang existing, sudah ada, yang jumlahnya juga ratusan ribu juga," tegasnya.

Selain untuk KDKMP, alokasi terbesar dari tambahan anggaran adalah penguatan SDM sebesar Rp 1,982 triliun. Kemenkop juga mengusulkan Rp 966 miliar untuk penguatan kelembagaan dan transformasi koperasi, mencakup integrasi sistem informasi dan tata kelola berbasis data.

Sebanyak Rp 333,72 miliar dialokasikan untuk hilirisasi dan pengembangan usaha koperasi, termasuk penguatan rantai pasok dan perluasan akses pembiayaan. Sisa anggaran sebesar Rp 541 miliar akan digunakan untuk program Sekretariat Kementerian, seperti reformasi birokrasi dan pengawasan internal.