Kemenkum Gelar Kick Off PEKPPP 2026 Dorong Pelayanan Publik

Kementerian Hukum menyelenggarakan Kick Off Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 secara virtual pada Rabu, 29 Juli 2026. Langkah ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di seluruh satuan kerja jajaran kementerian.

Pelaksanaan evaluasi tersebut dinilai memiliki peran krusial bagi keberhasilan seluruh unit kerja dalam memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

"Keberhasilan pelaksanaan PEKPPP sangat bergantung pada komitmen setiap satuan kerja dalam memenuhi indikator penilaian secara optimal," kata Rahmi Widhiyanti, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Materi utama kegiatan dipaparkan oleh Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Vera Yuwantari Susilastuti. Penilaian PEKPPP 2026 mencakup enam aspek utama, yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik.

Rangkaian tahapan diawali dengan pendampingan penilaian mandiri pada Juli hingga 24 Agustus 2026. Validasi dijadwalkan pada 31 Agustus hingga 11 September 2026, lalu dilanjutkan penetapan hasil akhir pada periode September sampai Desember 2026. Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PANRB, Taufiq Hidayanto Setiawan, turut memberikan penjelasan teknis pengisian Formulir F001, bukti dukung, dan Formulir F03 melalui laman evaluasi.menpan.go.id.

Sejumlah kantor wilayah menyatakan kesiapannya untuk merespons arahan tersebut, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

"PEKPPP menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Kami berkomitmen memenuhi seluruh tahapan penilaian secara optimal, melengkapi data dukung dengan baik, serta terus menghadirkan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Andi Basmal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Dukungan serupa datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang mengikuti agenda tersebut dari Aula Kapuas, Palangka Raya. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, beserta Tim Kerja Pelayanan KI, AHU, Humas, RB, dan TI.

"Melalui kegiatan ini kami memperoleh penguatan yang akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja. Kolaborasi antarbidang menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat," kata Deny Harlianto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalteng.

Upaya peningkatan kualitas layanan publik ini ditempatkan sebagai fokus utama guna menyokong agenda reformasi birokrasi di lingkungan kementerian secara menyeluruh.

"Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh jajaran. Kami akan terus mendorong penguatan tata kelola, inovasi layanan, serta peningkatan kompetensi aparatur agar masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan," tegas Hajrianor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.