Kemenkum Gelar Kick Off PEKPPP 2026 Dorong Pelayanan Publik

Kementerian Hukum menggelar Kick Off Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 secara virtual pada Rabu, 29 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik di seluruh satuan kerja jajaran kementerian.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, menegaskan pentingnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi ini bagi setiap unit kerja.

"Keberhasilan pelaksanaan PEKPPP sangat bergantung pada komitmen setiap satuan kerja dalam memenuhi indikator penilaian secara optimal," kata Rahmi Widhiyanti, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Materi utama kegiatan disampaikan oleh Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Vera Yuwantari Susilastuti. Penilaian PEKPPP 2026 mencakup enam aspek utama, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Pelayanan Publik.

Rangkaian tahapan diawali dengan Kick Off Meeting dan dilanjutkan pendampingan penilaian mandiri pada Juli hingga 24 Agustus 2026. Proses dilanjutkan dengan validasi pada 31 Agustus hingga 11 September 2026, sebelum penetapan hasil akhir pada periode September sampai Desember 2026. Penjelasan teknis pengisian Formulir F001, bukti dukung, dan Formulir F03 via laman evaluasi.menpan.go.id turut dipaparkan Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PANRB, Taufiq Hidayanto Setiawan.

Sejumlah kantor wilayah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yang diwakili oleh jajarannya.

"PEKPPP menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Kami berkomitmen memenuhi seluruh tahapan penilaian secara optimal, melengkapi data dukung dengan baik, serta terus menghadirkan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Andi Basmal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Komitmen serupa ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang mengikuti kegiatan dari Aula Kapuas, Palangka Raya. Keikutsertaan melibatkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta jajaran Tim Kerja Pelayanan KI, AHU, Humas, RB, dan TI.

"Melalui kegiatan ini kami memperoleh penguatan yang akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja. Kolaborasi antarbidang menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat," kata Deny Harlianto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalteng.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini diposisikan sebagai prioritas utama dalam mendukung agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum secara menyeluruh.

"Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh jajaran. Kami akan terus mendorong penguatan tata kelola, inovasi layanan, serta peningkatan kompetensi aparatur agar masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan," tegas Hajrianor, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.