Kemenpan-RB Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik Lewat Transformasi Digital

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi digital nasional harus berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda evaluasi kinerja dan tata kelola yang juga diperkuat melalui peluncuran survei internal organisasi oleh Kementerian PAN-RB pada Sabtu, 11 Juli 2026, guna mengidentifikasi hambatan efisiensi aparatur negara.

Pemerintah kini fokus mengembangkan Digital Public Infrastructure (DPI) terintegrasi melalui tiga pilar utama, yaitu identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, alih-alih membangun ribuan aplikasi yang terpisah.

"Transformasi digital tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang dibangun, tetapi dari seberapa besar beban masyarakat yang berhasil dikurangi," ujar Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Langkah penataan ini juga diperkuat oleh hasil survei internal yang merespons keluhan publik mengenai lambatnya birokrasi, terutama dalam perizinan bisnis bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta koordinasi antarlembaga.

"Meskipun data EY Indonesia 2025 menunjukkan 57 persen perusahaan memprioritaskan Generative AI, banyak yang masih terjebak pada tahap eksperimen tanpa akuntabilitas komersial maupun tata kelola yang jelas," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Di tingkat nasional, Kementerian PAN-RB melaporkan peningkatan berbagai indikator kinerja sepanjang tahun 2025, termasuk perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini mencapai 305 unit di tingkat kabupaten/kota.

"Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat," ujar Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Dalam ranah global, Indonesia mencatatkan perbaikan pada indeks efektivitas pemerintahan Bank Dunia, indeks pembangunan e-government PBB, serta berada di peringkat kedua se-Asia Tenggara dalam Digital Government Index OECD.

"Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari Strategic Diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Realisasi anggaran kementerian pada tahun 2025 dilaporkan mencapai lebih dari 97,98 persen dari total efektif Rp314 miliar, yang dialokasikan untuk mendukung program prioritas dan inovasi pelayanan.

"Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA)," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Pemerintah juga berupaya menyelaraskan tata kelola dengan standar internasional guna mendukung proses bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan OECD melalui penyusunan memorandum awal bidang tata kelola publik.

"Selanjutnya capaian ketujuh yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Rapat kerja bersama Komisi II DPR RI juga menyoroti pentingnya komitmen pengelolaan APBN secara akuntabel demi menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia," tutup Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Sementara itu, dari sektor swasta, penerapan tata kelola perusahaan yang baik terus diperketat di mana tercatat hanya 202 dari 260 perusahaan yang berhasil memenuhi standar evaluasi penghargaan nasional tahun ini.

"GCG bukan lagi sekadar trofi, melainkan license to operate sekaligus sumber keunggulan strategis. Kegagalan 22 persen perusahaan memenuhi standar tahun ini menunjukkan bahwa tata kelola kini menuntut akuntabilitas yang jauh lebih substantif," ujar Muhamad Ihsan, CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi.