Kemensos dan Pemda Geber Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kementerian Sosial bersama sejumlah pemerintah daerah mempercepat perluasan serta pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di berbagai wilayah pada Kamis, 6 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna menjamin akses pendidikan berasrama secara gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut secara khusus menyasar anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah terintegrasi ini juga mencakup renovasi 10 ribu rumah warga serta penyaluran bantuan pemberdayaan sosial ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima kedatangan sejumlah pimpinan daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, untuk mengoordinasikan dukungan pengadaan lahan hingga operasional sekolah.

"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden," kata Agus Jabo.

Wakil Menteri Sosial mengemukakan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah unggulan tersebut.

"Tinggal jenengan mengelola. Saya minta tolong, bupati dan jajarannya mendukung kepala sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu," ujar Agus Jabo.

Ia menambahkan bahwa penyediaan sistem asrama ditujukan untuk memberikan lingkungan belajar yang kondusif serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

"Jadi beliau tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin. Sekolah Rakyat ini jalan untuk menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin melalui jalur pendidikan," kata Agus Jabo.

Agus Jabo memaparkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan mendesak yang harus ditangani secara bergotong royong.

"Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah," ujar Agus Jabo.

Fasilitas komprehensif diberikan untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik selama tinggal di asrama.

"Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan," kata Agus Jabo.

Integrasi kebijakan dilakukan bersama kementerian lain agar pengentasan kemiskinan berjalan optimal dan berkelanjutan.

"Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan," ujar Agus Jabo.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai fondasi utama dalam memperluas jangkauan program ini.

"Itu hanya bisa dicapai dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Agus Jabo.

Dukungan daerah terlihat dari penyediaan lahan di berbagai provinsi. Plt Bupati Kuantan Singingi Muklisin melaporkan bahwa pembangunan gedung permanen di wilayahnya yang berlokasi di Komplek Sport Center Teluk Kuantan telah mencapai 90 persen.

"Alhamdulillah, kami satu-satunya di Provinsi Riau yang pertama mendapatkan kepercayaan membangun gedung permanen Sekolah Rakyat," ujar Muklisin.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyiapkan sumber daya manusia dan menjadwalkan tahapan awal persekolahan pada akhir Agustus 2026.

"Tanggal 18 sampai 28 Agustus masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, 31 Agustus itu matrikulasi," kata Muklisin.

Komitmen serupa ditunjukkan Kabupaten Polewali Mandar melalui hibah tanah seluas 6,5 hektare di Desa Sambalibali oleh Bupati Samsul Mahmud. Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly menyampaikan keterangannya saat audiensi.

"Alhamdulillah, di Provinsi Sulawesi Barat ada dua Sekolah Rakyat, yaitu satu di Kabupaten Mamuju, dan satunya di daerah kami, daerah Kabupaten Polewali Mandar," ujar Fahry Fadly.

Fahry membenarkan bahwa lahan pembangunan gedung fisik tersebut bersumber dari aset pribadi kepala daerah.

"Dan tanah yang digunakan, Sekolah Rakyat itu adalah tanah hibah, tanah pribadi Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar," kata Fahry Fadly.

Kesiapan lahan juga disampaikan oleh Bupati Agam Benni Warlis yang menyediakan area seluas 10 hektare di Nagari Manggopoh.

"Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah koordinasi dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia," ujar Benni Warlis.

Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara mengusulkan lahan seluas tujuh hektare dan telah menyerahkan salinan sertifikatnya kepada Kemensos. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memberikan berkas tersebut secara langsung.

"Menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga," kata Aulia Rahman Basri.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan turut mengajukan lahan seluas 8,11 hektare untuk menyambut program tersebut. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menegaskan antusiasme warganya.

"Masyarakat Buton Selatan Pak Wamensos, merindukan Sekolah Rakyat itu," ujar Muhammad Adios.

Di Kabupaten Probolinggo, pimpinan daerah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare dan sedang menyelesaikan administrasi tanah kas desa untuk memenuhi target 7 hektare. Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi menjelaskan perkembangan perizinannya.

"Alhamdulillah, hari ini untuk lahan yang sudah ready 5,2 hektare, yang sisa untuk sampai 7 hektare ada tanah kas desa yang hari ini sampun mendapat persetujuan, sudah dilaksanakan Musdesnya untuk dilepas, hanya sedang dalam proses ini. Nah, untuk itu, kami berharap bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tahap tiga ini sudah bisa segera dimulai agar di kami juga," kata Lora Fahmi.

Di Jawa Tengah, program ini telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 di 10 lokasi permanen dan enam lokasi rintisan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai keberadaan sekolah ini sangat krusial bagi daerahnya.

"Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi," kata Taj Yasin Maimoen.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh mengawal pelaksanaan fasilitas pendidikan gratis ini.

"Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita, yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin. Sehingga, sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil," ujar Taj Yasin Maimoen.

Taj Yasin menambahkan bahwa konsep sekolah berasrama ini selaras dengan program pendidikan terpadu yang telah dijalankan Jawa Tengah selama satu dekade terakhir.

"Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir," kata Taj Yasin Maimoen.