Kemensos Salurkan Bansos Triwulan III dan Mutakhirkan Data Penerima

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai tahap ketiga mulai 20 Juli 2026. Penyaluran bantuan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tersebut ditargetkan tuntas pada Agustus 2026.

Hingga awal Agustus 2026, pencairan bantuan sosial mencakup alokasi bulan Juli hingga September. Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, total sasaran penyaluran Triwulan III mencapai 18.258.834 Keluarga Penerima Manfaat untuk BPNT dan 10.001.753 KPM untuk PKH.

Pemerintah mencatat penyaluran bantuan telah menjangkau mayoritas target penerima di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan distribusi dana bantuan tersebut di Jakarta.

"Penyaluran bantuan sosial di triwulan ketiga, terus berproses. Sudah lebih dari 7 juta [KPM] yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta [KPM], untuk bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Dalam proses penyaluran periode ini, Kemensos bersama BPS dan PPATK melakukan pemutakhiran data secara berkala. Langkah verifikasi menemukan 1.494.652 KPM penerima BPNT terindikasi melakukan transaksi judi online, dengan 794.475 KPM di antaranya juga terdaftar sebagai penerima PKH.

Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menangguhkan sementara aliran dana bantuan kepada KPM yang terindikasi transaksi ilegal tersebut. Mensos mengonfirmasi bahwa penelusuran mendalam masih berlangsung bersama pihak berwenang.

"Kita sekarang sedang telusuri, mungkin minggu depan paling tidak kita sudah punya gambaran lebih jauh tentang hasil penelusuran. Nanti akan kita lihat dan akan kita sampaikan hasilnya," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Selain penangguhan bantuan, Kemensos mengoptimalkan peran pendamping sosial di lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan sembarangan atau dimanfaatkan orang lain rekeningnya. Ini terus kita lakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada KPM lewat pendamping-pendamping sosial. Ini kita lakukan terus-menerus," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Pembaruan data DTSEN diserahkan BPS kepada Kemensos setiap tanggal 10 pada bulan penyaluran. Pada penyaluran Tahap 2 Mei lalu, pemutakhiran data telah menetapkan lebih dari 470 ribu KPM baru yang berada pada tingkat desil 1 hingga 4.

Besaran dana PKH bervariasi sesuai kategori, seperti ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp750.000 per tahap, siswa SD Rp225.000 per tahap, siswa SMP Rp375.000 per tahap, siswa SMA Rp500.000 per tahap, penyandang disabilitas berat serta lansia Rp600.000 per tahap, dan korban pelanggaran HAM berat Rp2,7 juta per tahap. Sementara itu, BPNT disalurkan merata sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per triwulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan bank Himbara.

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan secara mandiri menggunakan NIK KTP melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Kemensos juga menyediakan fitur usul dan sanggah di aplikasi resmi serta dinas sosial setempat untuk memperbarui data penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria.