Kementan Periksa 15 Merek Beras Terkait Kelangkaan Produk Premium

Kementerian Pertanian mengendus praktik pengalihan beras premium menjadi beras fortifikasi atau beras khusus bergizi oleh oknum pengusaha demi meraih keuntungan lebih besar di Jakarta pada Jumat (31/7/2026). Langkah manipulasi ini ditengarai menjadi pemicu utama kelangkaan beras premium di pasaran.

Pengalihan status beras tersebut dimanfaatkan produsen dengan alasan margin keuntungan yang tipis pada kategori beras premium. Pemerintah mencatat temuan harga jual beras khusus ini melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp42.000 per kilogram.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa indikasi pengalihan produk tersebut sedang dalam pengawasan ketat pihak kementerian.

"Salah satunya. Indikasi itu sementara ya," kata dia di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Pihak Kementerian Pertanian mengunci regulasi untuk beras premium agar tidak dapat dimainkan harganya oleh produsen. Namun, para pengusaha menyiasatinya dengan mengalihkan beras premium maupun medium menjadi beras fortifikasi demi mengejar margin penjualan yang jauh lebih tinggi.

"Sebelumnya dibilang dia geser ke sana (fortifikasi), dugaan kami kalau dia premium kan tidak bisa main-main, karena kita kunci. Nah berpindah lagi dengan alasan margin tipis, karena selalu mau cari untung banyak. Bayangkan kalau jual Rp 42.000/kg gila nggak untungnya?" terangnya.

Berdasarkan hasil pengujian sampel terhadap seluruh merek beras fortifikasi yang terdaftar maupun tidak terdaftar, Kementerian Pertanian menemukan mayoritas produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Rata-rata harga beras khusus yang beredar di pasaran tercatat mencapai Rp22.665 per kilogram.

"Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar dan average, harganya itu Rp 22.665/kg. Ada yang Rp 42.000/kg. Ini tidak masuk akal," ungkap Amran.

Kementerian Pertanian saat ini mengidentifikasi dan memeriksa 15 merek beras fortifikasi yang terindikasi bermasalah. Setelah seluruh data terkumpul secara lengkap, temuan ini akan diteruskan ke aparat penegak hukum untuk proses penindakan.

"Ada 15 merek, bukan 15 perusahaan, merek," pungkasnya.