Kementerian PKP Dorong Penambahan Kuota KUR Perumahan Jadi Rp 50 Triliun

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penambahan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun di Kantor Kementerian PKP, Senin (14/9/2026), guna mengakselerasi renovasi serta pembelian rumah masyarakat produktif.

Peningkatan alokasi pembiayaan ini dipicu oleh tingginya penyerapan program yang dicatat melampaui angka 50 persen pada Juni lalu, seperti dilansir dari Detikcom. Skema kredit modal kerja ini dinilai efektif menggerakkan roda ekonomi karena menyasar pelaku usaha.

"Relevansinya KUR perumahan dengan dengan tugas kita membangun dan merenovasi rumah ini datanya yang renovasi rumah 86.000 (debitur) ya pembelian rumah 9.000 (debitur) ya kemudian pembangunan pembangunan untuk usaha 9.000 (debitur) total keluar angka 105.000 (debitur)," kata Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, Menteri PKP.

Penguatan penyaluran kredit sektor perumahan ini juga ditargetkan dapat menekan angka backlog permukiman secara signifikan melalui pengubahan status hunian tidak layak menjadi layak huni bagi penerima manfaat.

"Saya yakin di akhir tahun ini mudah-mudahan akan ada lompatan ya, mudah-mudahan ini Ibu Sri (Dirjen Perumahan Perkotaan) ya sebagai yang mengurus ini paling nggak bisa sampai lah di angka 135.000 ke atas sehingga ini akan membuat backlog perumahan akan menjadi terutama yang tidak layak huni menjadi layak huni," ucap Ara, Menteri PKP.

Data kementerian mencatat akumulasi penerima manfaat program ini telah mencapai 108.444 debitur. Dari ekosistem penyedia, terdapat 3.438 debitur yang mencakup 1.293 pengembang serta 1.782 pedagang bahan bangunan dan kontraktor.

Secara terpisah, pihak birokrasi teknis memaparkan bahwa persentase realisasi anggaran telah menembus angka 65,89 persen dari target awal sebelum perhitungan penyesuaian kuota baru disahkan.

Sektor permintaan tercatat mendominasi porsi penyaluran dengan total 105.006 debitur, di mana pemanfaatan terbesar dialokasikan untuk pembenahan fisik hunian sebanyak 86.642 debitur serta pembiayaan unit baru sejumlah 9.302 debitur.

"Jadi ini adalah renovasi, beli, dan bangun rumah dalam rangka mendorong usaha," kata Sri, Dirjen Perumahan Perkotaan.