Kementerian P2MI Dorong Pelatihan CPMI untuk Penempatan Kerja Global

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama BP3MI Riau dan Universitas Baiturrahim Jambi menggelar Kick Off SMK Go Global dan Program Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada Rabu, 26 Agustus 2026 di Jambi.

Program ini bertujuan mempersiapkan 120 peserta dengan keterampilan dan bahasa sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri. Pelatihan terbagi dalam tiga kelompok: 60 peserta caregiver dan Bahasa Jepang untuk Jepang, 40 peserta Bahasa Jepang, dan 20 peserta waiter serta Bahasa Inggris untuk Brunei Darussalam.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan mitra terkait. Asisten I Pemprov Jambi Arif Munandar dan Kepala BP3MI Riau Harold Hamonangan memberikan sambutan.

Harold Hamonangan menegaskan bahwa SMK Go Global merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar siap bersaing di pasar kerja global.

"Pelatihan ini adalah langkah penting untuk membekali para CPMI dengan keahlian yang matang, baik dari segi keterampilan kerja maupun penguasaan bahasa," ujar Harold.

Menurut Harold, CPMI perlu memiliki kesiapan profesional dan pemahaman perlindungan hukum serta prosedur penempatan kerja di luar negeri.

"BP3MI Riau berkomitmen memastikan Pekerja Migran Indonesia berangkat sebagai tenaga kerja profesional, berdaya saing tinggi, serta terlindungi secara hukum dan kualitas," tambahnya.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, pendidikan, dan mitra penempatan tenaga kerja melalui pelatihan yang tidak hanya ditujukan untuk lulusan SMK, tapi juga masyarakat umum yang ingin meningkatkan kompetensi.

Kepala P2MI Mukhtarudin menyatakan penempatan PMI sepanjang 2026 sudah mencapai sekitar 238.000 orang, mendekati target pemerintah sebanyak 350.000 orang.

"Target kita tahun ini 350.000, mudah-mudahan tercapai dan memberikan dampak terhadap devisa," ujar Mukhtarudin saat hadir di Jakarta, 26 Agustus 2026.

Dia menjelaskan penempatan PMI dilakukan melalui berbagai skema, termasuk private to private (P2P), government to government (G2G), dan mandiri.

Menurut Mukhtarudin, pemerintah membuka peluang kerja di negara-negara dengan kebutuhan tenaga kerja produktif seperti Eropa, Amerika, Australia, dan Asia, dengan tetap menyiapkan kompetensi sesuai job order dan sertifikasi.

"Dari yang sudah kita latih 40.000 pada 2026 ini semuanya sudah siap secara teknis dan bahasa untuk ditempatkan di luar negeri," jelasnya.

Mukhtarudin menambahkan remitansi PMI mencapai Rp288 triliun dan memberikan kontribusi sekitar 11% terhadap cadangan devisa negara serta mendorong perekonomian daerah asal.

Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan PMI selama di luar negeri dan setelah pulang, serta mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur jalur kerja non-prosedural yang berisiko TPPO.