Kemnaker Soroti Penyebab Pengangguran Terdidik Capai 1 Juta Orang

Jumlah pengangguran terdidik di Indonesia menembus angka 1.033.182 orang per Mei 2026, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kementerian Ketenagakerjaan menilai ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri menjadi pemicu utama fenomena tersebut.

Populasi lulusan diploma IV hingga jenjang doktor (S3) ini menyumbang sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur secara nasional. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah keterbatasan pertumbuhan lapangan kerja formal di tengah lonjakan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya.

Pemerintah mencatat bahwa perubahan struktur ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian serius mengingat percepatan lulusan baru tidak diimbangi oleh kapasitas penyerapan industri.

"Fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi disebabkan adanya mismatch antara kompetensi jabatan dengan keterampilan yang dimiliki, hingga rendahnya literasi digital dan soft skills," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi.

Selain masalah kompetensi, tren pencari kerja terdidik yang enggan mengambil pekerjaan di luar sektor formal turut memperlambat penyerapan tenaga kerja.

"Pertumbuhan lapangan kerja formal belum sebanding dengan jumlah lulusan baru, ditambah preferensi lulusan yang cenderung menunggu pekerjaan formal tertentu," kata Anwar Sanusi.

Transformasi teknologi dan pergeseran cepat di dunia industri dinilai belum mampu diimbangi secara optimal oleh kurikulum pendidikan maupun lembaga pelatihan saat ini.

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menekankan bahwa sektor padat teknologi menjadi area yang paling terdampak oleh ketidaksesuaian kualifikasi ini.

"Sektor yang paling merasakan tantangan ini adalah sektor industri padat teknologi. Di beberapa kawasan industri, seperti di Batam misalnya, investasi yang masuk membutuhkan kualifikasi yang sangat spesifik," kata Faried Abdurrahman Nur Yuliono.

Guna mengatasi persoalan ini, Kemnaker menjalankan langkah penyelarasan kurikulum, peningkatan kompetensi pengajar, hingga pelibatan dunia usaha dalam proses pembelajaran.

"Selanjutnya, perluasan praktik kerja dan pengalaman industri bagi siswa, serta evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," kata Faried Abdurrahman Nur Yuliono.