BPS dan LPEM UI Soroti Lonjakan Pengangguran Sarjana di Indonesia

Jumlah pengangguran berlatar belakang sarjana di Indonesia menembus angka 1.033.182 orang menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026 dari Badan Pusat Statistik. Fenomena ini diperkuat oleh laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia yang mencatat tingginya ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja.

BPS mencatat angka lulusan S1 yang menganggur tersebut menyumbang 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur secara nasional. Di sisi lain, riset LPEM FEB UI bertajuk 'Ketika Akses Pendidikan Tinggi Bertambah, Apakah Pasar Kerja Siap?' mengungkapkan terdapat sekitar 8 juta lulusan sarjana yang terpaksa bekerja pada sektor di bawah tingkat pendidikan mereka.

LPEM FEB UI dalam laporan Journal Labor Market Brief Volume 7 Nomor 7 terbitan Juli 2026 memaparkan lima bidang studi S1 yang menyumbang porsi terbesar dalam kelompok pengangguran terdidik, yakni manajemen sebesar 10,3 persen, hukum 9,0 persen, ekonomi 8,7 persen, pendidikan 7,1 persen, dan akuntansi 5,1 persen. Gabungan kelima jurusan tersebut mencakup sekitar 40 persen dari total pengangguran lulusan S1, disusul bidang ilmu komputer atau informatika sebesar 4,6 persen.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai angka pengangguran sarjana yang tinggi menunjukkan adanya masalah struktural mendasar antara dunia pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja.

"Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana," ujar Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Zainul menyoroti ketidaksesuaian keterampilan serta ekspansi lulusan perguruan tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal.

"Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar," katanya.

Politisi PKB tersebut mendorong integrasi kurikulum dengan sektor industri agar para lulusan memiliki keterampilan terapan yang relevan.

"Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja," jelasnya.

Guna memperluas kesempatan kerja secara masif, Zainul meminta pemerintah memberikan stimulus pada sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja," katanya.

Para peneliti LPEM FEB UI Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah menegaskan bahwa penambahan universitas baru, seperti rencana Universitas Republik Indonesia, harus terarah pada kebutuhan sektor ekonomi agar tidak sekadar menambah pasokan lulusan tanpa memperbesar peluang kerja.