Kesepakatan AS-Iran Picu Dilema Keamanan bagi Benjamin Netanyahu

Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan pada Selasa, 16 Juni 2026, memicu dilema keamanan serta krisis politik besar bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena dinilai meruntuhkan strategi kebijakan luar negerinya.

Kesepakatan berupa Nota Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Ketua Parlemen Iran Kalibaf tersebut memulai masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perdamaian permanen. Kebijakan ini mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencairan aset Iran, serta tuntutan penghentian operasi militer Israel terhadap Hizbullah di Lebanon.

Langkah diplomatik Washington dan Tehran ini langsung memicu gelombang kritik dari berbagai spektrum politik di dalam negeri Israel, terutama karena menghadapi pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung sebelum akhir Oktober.

Oposisi pemerintah menilai posisi Israel kini berada di ujung tanduk akibat kebijakan Netanyahu yang terlalu agresif dalam beberapa bulan terakhir.

"either a direct and destructive confrontation with our greatest ally, or a submissive surrender of Israeli interests" kata Yair Lapid, Pemimpin Oposisi Israel di Knesset.

Kritik tajam juga datang dari internal kabinet koalisi sayap kanan Netanyahu yang menyatakan menolak tunduk pada kesepakatan yang diinisiasi oleh pemerintahan Donald Trump tersebut.

"Trump's agreement does not bind us," tulis Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel di media sosial.

"We are not partners to this agreement that does not ensure our security." tambah Itamar Ben-Gvir.

Anggota parlemen dari partai Likud juga menegaskan bahwa Israel akan tetap mengambil langkah mandiri demi menjaga kedaulatan negaranya dari ancaman regional.

"Israel will continue to protect itself," kata Ariel Kallner, Anggota Parlemen dari Partai Likud.

"We will do what we need to do. And we expect our friends to understand us," ujar Ariel Kallner.

"Sometimes there are disagreements between allies, and allies should also understand their allies when they are in danger." tutur Ariel Kallner.

Mantan pejabat intelijen Israel mengkhawatirkan dampak jangka panjang jika Amerika Serikat meloloskan draf kesepakatan yang memberikan ruang bagi pengaruh politik Iran di Lebanon.

"It's difficult to understand why the Americans accepted it." kata Sima Shine, Mantan Pejabat Mossad dan Spesialis Iran.

"By allowing Iran to decide what will happen in Lebanon, the US is giving Iran the possibility to continue to support Hezbollah, and to make sure that Hezbollah is a major political actor in the Lebanese arena." ujar Sima Shine.

"Israel is not happy with that – neither the security establishment, nor the political," ucap Sima Shine.

Menanggapi seluruh tekanan tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers di Yerusalem untuk membela rekam jejak diplomasi dan militernya.

"I have devoted most of my adult life to one goal—preventing Iran from obtaining nuclear weapons," kata Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel.

"We will do what is necessary. I do not limit myself in any way on this goal: Iran will not have nuclear weapons." tegas Benjamin Netanyahu.

Netanyahu mengakui adanya perbedaan pandangan dengan Donald Trump, namun ia mengklaim tetap mempertahankan posisi tawar Israel di perbatasan utara.

"I have expressed my views in discussions, but we have our own interests: first, no nuclear threat; second, Lebanon - we created a buffer zone and will remain there as long as necessary," kata Benjamin Netanyahu.

"Iran wanted us to withdraw - that did not happen. You know why? Because I stood very firm.

Our American allies respect that determination. We also insist on preserving our operational freedom - if we are attacked or threatened, we respond." pungkas Benjamin Netanyahu.

Dilansir dari bbc.com, situasi ini diperparah oleh laporan bahwa militer Israel kini mengalami tekanan kapasitas akibat pendudukan jangka panjang di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Peneliti senior dari Institute for National Security Studies (INSS), Danny Citrinowicz, menyatakan bahwa kegagalan strategi ini mengharuskan Israel menyusun prioritas yang lebih realistis karena ruang untuk menggalang dukungan di Kongres AS kini sangat terbatas.