Kiai Sepuh dan PBNU Serukan Muktamar ke 35 Bersih Transaksi

Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama beserta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan seruan moral agar perhelatan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026 berlangsung sejuk, jujur, dan terbebas dari praktik transaksi politik.

Keprihatinan tersebut mencuat dalam Forum Silaturahim para ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026), menyusul maraknya isu pengkondisian serta penggalangan dukungan menjelang penentuan pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang bertugas memilih Rais Aam.

Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya menjaga kesucian mekanisme pemilihan AHWA agar tidak dicemari oleh kepentingan pragmatis maupun pesanan pihak tertentu.

"Ahwa itu adalah representasi para ulama untuk memilih rais aam yang lahir dari hati nurani. Benar-benar tidak merupakan paket pesanan apalagi transaksi," ujar Kiai Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima MUI Digital, Kamis (20/8/2026).

Mantan Wakil Presiden RI tersebut menambahkan bahwa seluruh tahapan muktamar wajib mencerminkan nilai-nilai keulamaan serta independen dari intervensi eksternal.

"Benar-benar ulamanya itu tidak merupakan suatu paket pesanan, apalagi kalau di situ ada dihitung dengan masalah transaksi, atau mobilisasi, ataupun juga ada upaya-upaya hal-hal yang tidak terpuji lainnya," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, dikutip dari siaran Youtube Kompas TV, Kamis (20/8/2026).

Ia mengingatkan bahwa kemurnian proses pemungutan suara sangat menentukan keabsahan dan penerimaan hasil musyawarah oleh seluruh warga nahdliyin.

"AHWA itu adalah representasi para ulama yang untuk memilih Rais Aam, yang lahir mestinya dari hati nurani dan memilih orang yang terbaik, representasi ulama yang terbaik yang punya selain kapasitas, juga integritas," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menggarisbawahi dampak buruk yang dapat timbul apabila norma-norma organisasi dilanggar dalam penetapan kepemimpinan tertinggi NU.

"Kalau itu terjadi, itu kita khawatirkan kemudian Muktamar itu menjadi tidak legitimate. Yang kita harapkan itu tidak ada, supaya Muktamar itu legitimit. Yang terpilih memang layaknya terpilih, yang tidak terpilih juga legawa," tegas Ma'ruf.

Di sisi lain, PBNU meminta seluruh warga dan peserta forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut agar menyaring setiap kabar burung yang beredar di ruang digital menjelang acara.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengimbau agar para muktamirin tidak mudah terprovokasi oleh potongan berita maupun konten media sosial yang tidak terverifikasi.

"Saya berharap kita bisa sama-sama menjaga ketenangan, kesejukan. Di medsos itu banyak sekali komentar-komentar, potongan-potongan berita yang jauh dari kenyataan," katanya.

Gus Ipul memastikan seluruh persiapan teknis maupun perumusan materi forum telah rampung dan siap dilaksanakan di lokasi bersejarah tempat kelahiran pendiri NU, KH Abdul Wahab Hasbullah.

"Persiapan-persiapan di tingkat teknis maupun konsep sudah tuntas sepenuhnya. Untuk itu saya ingin menyampaikan, banyak sekali di medsos menjelang muktamar ini berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang merusak jam'iyah Nahdlatul Ulama," ujar Saifullah yang juga Menteri Sosial.

Ia juga menyayangkan munculnya narasi di media sosial yang mengabaikan etika serta rasa hormat terhadap sesama ulama dan senior organisasi.

"Dari awal kita dididik untuk menghormati ulama, menghormati kiai, menghormati guru-guru kita. Sekarang kita lihat ada sebagian di antara kita, di lingkungan ulama, yang mulai kehilangan kendali diri dan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak seharusnya," katanya.

Gus Ipul menyerukan kepada segenap elemen organisasi untuk membuang jauh muatan kabar bohong demi memelihara marwah jam'iyah.

"Saya tidak tahu ada unsur kesengajaan atau tidak. Isu-isu yang marak itu saya terus terang enggak mau menyebut satu per satu. Tapi banyak yang hoaks, banyak yang palsu, banyak yang fitnah," ujarnya.

Sementara itu, kajian dari Insantara dan akademisi MH Wildan memetakan empat figur kuat dalam bursa calon Ketua Umum PBNU, yakni petahana KH Yahya Cholil Staquf, Pengasuh PP Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz, serta Pengasuh PP API Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori.

"Empat nama itu ialah KH Yahya Cholil Staquf, KH Imam Jazuli, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan KH Yusuf Chudlori," kata Wildan dalam keterangannya diterima Jumat, 21 Agustus 2026.

"Beliau merupakan cicit pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng," ujar Wildan.

"Tantangan utamanya adalah membangun persepsi bahwa pencalonannya merupakan agenda khidmah NU, bukan sekadar perpanjangan kepentingan politik tertentu," jelas Wildan.

"Bahkan kepemimpinan Gus Yahya oleh sebagian besar kalangan dianggap paling gagal dalam sejarah PBNU," tandas Wildan.

Siapa pun yang nantinya terpilih memegang pucuk pimpinan PBNU lima tahun ke depan diamanatkan untuk meredakan polarisasi internal, memulihkan kepercayaan warga, serta memperkuat independensi organisasi di abad kedua Nahdlatul Ulama.

"Siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah yang relatif sama: meredakan polarisasi, memulihkan kepercayaan warga NU, memperbaiki tata kelola organisasi, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga independensi NU dari kepentingan politik praktis dan memastikan otoritas ulama tetap menjadi pusat pengambilan keputusan," kata Wildan.

Panitia Muktamar ke-35 NU juga telah melayangkan undangan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dan membuka perhelatan nasional tersebut.