Muktamar NU Ke 35 Memanas Dampak Opsi Pemilihan Ketum PBNU

Sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026), memutuskan penetapan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus melalui pemungutan suara.

Keputusan tersebut diambil akibat adanya perbedaan pandangan di antara para muktamirin terkait dua opsi sistem pemilihan yang diajukan dalam persidangan.

Opsi pertama tetap menggunakan mekanisme lama yakni musyawarah mufakat yang dilanjutkan voting jika tidak capai mufakat, sedangkan opsi kedua melibatkan usulan lima calon dari peserta untuk dipilih oleh sembilan kiai sepuh dalam majelis Ahlul Halli wal Aqdi.

Pimpinan sidang Komisi Organisasi sekaligus Katib Syuriah PBNU, KH M Asrorun Niam, menjelaskan perincian kedua skema pemilihan yang akan ditentukan oleh para peserta.

"Ada dua opsi, opsi tetap. Tetap itu apa? Yang pertama dilakukan secara mufakat. Jika tidak dilakukan mufakat, maka dilakukan voting one man one vote," kata Niam usai persidangan, Sabtu (29/8).

Pihak panitia kemudian memaparkan usulan mekanisme baru yang melibatkan majelis kiai sepuh sebagai penentu akhir kandidat pimpinan.

"Nah, yang kedua usulan barunya adalah melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi," ujarnya.

Niam menambahkan bahwa dalam opsi kedua, peserta menyetorkan maksimal lima nama kandidat yang memenuhi syarat sebelum diserahkan kepada majelis.

"Ketua umum dipilih secara langsung oleh peserta muktamar melalui musyawarah mufakat. Jadi seluruh permusyawaratan di muktamar ini diupayakan musyawarah mufakat," ujarnya.

Penjaringan nama calon dilakukan secara terbuka oleh seluruh peserta yang hadir dalam forum persidangan tersebut.

"Bedanya, yang kedua ini peserta memilih sebanyak-banyaknya lima calon yang memenuhi syarat. Jadi kalau yang sebelumnya memilih satu, ini memilih lima," jelasnya.

Proses selanjutnya menyerahkan hasil penjaringan lima nama teratas kepada majelis AHWA setelah memenuhi persyaratan administratif dan persetujuan pejabat berwenang.

"Baru yang terakhir, calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dipilih Ahlul Halli wal Aqdi setelah menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih," ucapnya.

Pihaknya membantah tuduhan bahwa jalannya persidangan berlangsung alot dan menegaskan belum ada pembahasan terkait figur calon.

"Nah, khusus yang poin ini disepakati untuk voting antara tetap atau berubah dengan rincian 5 item tadi, dilaksanakan habis magrib nanti jam 19.00 WIB setelah salat dan makan malam," ujarnya.

Ia memastikan pemungutan suara terbuka malam nanti hanya berfokus pada penentuan sistem, bukan pemilihan nama figur secara tertutup.

"Ini nanti belum berbincang soal nama-nama, tetapi baru sampai bagaimana sistem pemilihannya. Apakah one man one vote atau melalui Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi belum berbincang soal nama," katanya.

Pelaksanaan voting sistem dilakukan secara terbuka menggunakan kotak suara transparan sesuai tata tertib yang disepakati.

"Nah, bedanya kalau voting sistem ini tidak tertutup. Jadi bisa terbuka langsung kotak A B, siapa yang memilih A, siapa yang memilih B, begitu. Beda halnya kalau nanti terkait dengan orang, sebagaimana tata tertib kita, kalau terkait dengan orang itu voting-nya tertutup," ucapnya.

Pelaksanaan pemilihan ini diwarnai tudingan serius dari KH Asep Saifuddin Chalim yang mendesak pemusnahan surat suara AHWA karena menduga adanya praktik riswah dan penyekapan terhadap sejumlah Rais Syuriah asal Sumatera Selatan.

Kiai Asep membeberkan dugaan intimidasi serta pemberian sejumlah uang transportasi kepada para pemilik suara dalam sebuah rekaman video.

"Suara AHWA yang sudah ada di dalam kotak suara itu harus dimusnahkan karena itu merupakan hasil dari riswah dan penyekapan-penyekapan," kata Kiai Asep dalam video tersebut.

Dalam penjelasannya, ia menyebut pemberian modal uang dilakukan agar peserta memilih kandidat tertentu yang dikawal oleh tim khusus.

“Rais Syuriahnya Rp50 juta, katibnya Rp25 juta,” ujar Kiai Asep, merujuk pada isi video yang ia minta agar diputar kepada peserta Muktamar.

Ia secara spesifik menunjuk nama-nama pihak penanggung jawab yang diduga terlibat dalam pengondisian suara tersebut.

“Di sana sudah ditunggu, ditunggui oleh orangnya Gus Ipul yaitu Sulaiman Tanjung dan orangnya Kiai Miftah,” katanya.

Kiai Asep mendesak agar proses penulisan nama AHWA diulang secara terbuka tanpa adanya pengaruh materi maupun tekanan fisik.

“Suara-suara untuk AHWA itu ditulis di tempat dengan terlebih dahulu diarahkan untuk bebas menuliskannya. Jangan ada pengaruh dari riswah dan penyekapan-penyekapan,” ujarnya.

Ia meminta seluruh kertas suara dihitung secara transparan di hadapan para peserta muktamar.

“Dibuka bersama, dibacakan bersama,” katanya.

Kiai Asep menilai sistem penetapan melalui AHWA berpotensi menyingkirkan jajaran ulama senior NU.

“Menyingkirkan Kiai Haji Ma'ruf Amin, jelas itu bukan nurani. Menyingkirkan Kiai Mustafa Bisri, jelas itu bukan nurani,” ujar Kiai Asep.

Merespons dinamika dan ketegangan tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy-Syar'i Sarang Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi, menyerukan agar seluruh Nahdliyin tetap menjaga keutuhan organisasi dan menghormati apa pun hasil forum tertinggi.

Gus Rosikh mengingatkan pentingnya prinsip kepatuhan para santri demi menjaga wibawa jam'iyah dari kontestasi politik praktis.

"Sami'na wa Atha'na, siapapun tokoh yang mendapatkan amanah dan terpilih secara sah sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU wajib dihormati serta didukung oleh seluruh warga Nahdliyin," ujarnya, Sabtu 29 Agustus 2026.

Ia berharap kepemimpinan NU periode mendatang tetap berpegang teguh pada khittoh pendiri serta independensi organisasi.

"Pemimpin yang terpilih kami harap membawa arah (roadmap) yang jelas serta mampu menjawab tantangan global tanpa mengorbankan independensi NU," ujarnya.

Gus Rosikh menegaskan siapapun Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang terpilih wajib mengedepankan kemaslahatan pesantren, ulama, serta warga Nahdliyin secara luas.