Knesset Sahkan Rangkaian UU Kontroversial Jelang Pemilu Israel

Parlemen Israel atau Knesset mengesahkan serangkaian rancangan undang-undang kontroversial yang diajukan koalisi pemerintah pada pekan ini menjelang pembubaran resmi parlemen pada Jumat (17/7/2026). Langkah legislasi yang dikebut ini memicu gelombang protes keras serta penolakan luas dari anggota parlemen oposisi, militer, hingga masyarakat sipil menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Ketika menghadiri sidang parlemen pada Selasa (15/7/2026), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapatkan tekanan hebat dan disoraki oleh puluhan anggota parlemen oposisi hingga membuat suasana ricuh. Berdasarkan laporan CNN, rentetan protes tersebut memaksa Netanyahu meninggalkan ruangan sidang sebelum proses pemungutan suara selesai dilakukan.

"Memalukan! Pergi! Keluar!" teriak puluhan anggota parlemen oposisi sebagaimana dikutip dari CNN.

Meskipun Netanyahu meninggalkan ruangan, koalisi pemerintahan tetap berhasil meloloskan aturan-aturan tersebut, termasuk undang-undang yang menetapkan studi Taurat sebagai nilai dasar negara. Kebijakan ini dinilai pengkritik sebagai tameng hukum demi mempertahankan pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi), di samping adanya regulasi lain yang memberikan kekebalan sementara bagi puluhan ribu warga Haredi yang menghindari wajib militer hingga akhir Januari 2027.

Kebijakan pengecualian wajib militer tersebut langsung mendapat kecaman terbuka dari internal militer karena Pasukan Pertahanan Israel (IDF) saat ini masih kekurangan sedikitnya 12.000 personel di tengah konflik yang terus berjalan. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, secara tegas memperingatkan dampak negatif dari regulasi baru tersebut terhadap moral prajurit.

"tidak masuk akal" kata Letnan Jenderal Eyal Zamir saat memberikan peringatan terbuka mengenai legislasi tersebut.

Pernyataan Zamir itu langsung memantik reaksi keras dari sekutu politik Netanyahu, di mana sejumlah anggota Partai Likud mendesak pemecatannya, dan Ketua Partai Shas Aryeh Deri menuduh Zamir telah bermain politik. Di sisi lain, partai oposisi bertindak cepat dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Israel beberapa jam setelah pemungutan suara, yang kemudian membuahkan perintah penangguhan sementara atas pemberlakuan aturan wajib militer tersebut.

Selain masalah wajib militer, Knesset dengan hasil pemungutan suara 53 mendukung dan 48 menentang juga mengesahkan undang-undang reformasi media baru yang diusulkan oleh Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi. Undang-undang ini memperluas kendali pemerintah terhadap penyiaran dengan menghapus mekanisme pengawasan pers, menghilangkan standar jurnalistik minimum, serta mengontrol penilaian peringkat penonton dan alokasi anggaran iklan negara, yang langsung direspons oposisi dengan pengajuan petisi pembatalan ke Mahkamah Agung.

Knesset juga menyetujui perluasan program pendidikan tinggi yang memisahkan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, sebuah langkah yang dikritik kelompok perempuan dan akademisi karena dinilai diskriminatif. Bersamaan dengan itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan permukiman Yahudi di Tepi Barat senilai 2,4 miliar syekel atau sekitar US$790 juta untuk membangun lingkungan baru sekaligus melegalkan 34 pos permukiman yang sebelumnya tidak diakui.

Rangkaian kebijakan ini diambil Netanyahu sebagai strategi politik untuk mengamankan dukungan partai-partai keagamaan demi kelangsungan koalisinya menghadapi pemilu mendatang. Analis politik Nadav Eyal menilai dukungan dari kelompok Haredi menjadi fondasi krusial bagi posisi politik sang perdana menteri saat ini.

"Netanyahu sedang berjuang demi kelangsungan hidup politiknya, dan partai-partai Haredi sangat penting untuk itu," tulis Nadav Eyal dalam analisisnya.

Kendati demikian, survei dari saluran televisi Channel 12 News menunjukkan mayoritas publik Israel menolak paket legislasi tersebut, dengan 66 persen responden menolak studi Taurat sebagai nilai dasar negara dan 67 persen menyatakan tidak setuju dengan aturan yang baru disahkan. Jajak pendapat yang sama juga mendapati bahwa 23 persen warga Israel mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan negara tersebut apabila Benjamin Netanyahu kembali terpilih memimpin pemerintahan pascapemilu Oktober nanti.

Di luar negeri, penetapan tanggal pemilu memicu perdebatan mengenai hak pilih diaspora, mengingat hukum Israel mewajibkan warganya untuk pulang langsung ke tanah air jika ingin menyuarakan hak pilihnya. Guna mengantisipasi hal tersebut, organisasi nirlaba AID Coalition di Amerika Serikat meluncurkan inisiatif FLY&VOTE untuk membantu kepulangan ekspatriat, di mana Direktur Eksekutif AID Coalition Batell Blaish-Sultanik melaporkan lebih dari 25.000 orang telah mendaftar dengan target bantuan mencapai 50.000 warga.

"Jika kami tidak bisa membawa pemilu kepada mereka, kami akan membawa mereka ke pemilu," tegas Batell Blaish-Sultanik.

Pemilu nasional yang akan digelar pada 27 Oktober 2026 ini diproyeksikan menjadi referendum besar atas kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Berdasarkan data pemilu Israel, kepulangan ribuan ekspatriat diprediksi akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap hasil akhir perolehan kursi di parlemen karena setiap satu kursi di Knesset setara dengan 36.227 suara.