Korsel Minta RI Beri Insentif Baterai Nikel untuk Ekosistem EV

Korea Selatan meminta pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi untuk baterai berbasis nikel guna memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia, kata Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho, Rabu (26/8). Kebijakan tersebut dianggap penting untuk mendukung investasi perusahaan Korea dan memperluas ekosistem EV yang sudah berkembang di Indonesia, terutama melalui investasi Hyundai Motors di fasilitas manufaktur di Cikarang. Uhm menjelaskan Hyundai mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan bekerja sama dengan LG CNS membangun pabrik baterai nikel di Indonesia sebagai komitmen memperluas bisnis mereka di tanah air.

"Kami benar-benar berharap pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi untuk baterai yang menggunakan nikel, yang akan bermanfaat bagi Indonesia," ujar Uhm.

Menurut Uhm, baterai berbasis nikel memiliki keunggulan ramah lingkungan dan mudah didaur ulang meski biaya produksinya relatif lebih tinggi dibanding jenis baterai lain. "Baterai nikel, karena sifatnya, mudah didaur ulang dan lebih ramah lingkungan, tetapi sedikit lebih mahal," katanya.

Uhm menyebut perusahaan Korea EcoPro telah menginvestasikan lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp17,7 triliun di industri peleburan nikel di Indonesia, menunjukkan efek berantai dari pembangunan ekosistem EV di negara ini. Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Mina Ryu menambahkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea telah berkembang dari tekstil ke sektor elektronik, baja, petrokimia, bioteknologi, hingga kendaraan listrik dan baterai.

"Bersama dengan pabrik sel baterai, Korea dan Indonesia kini bekerja membangun rantai nilai EV yang menghubungkan nikel Indonesia, baterai, dan kendaraan listrik," ujar Mina. Mina mencontohkan Kona Electric yang sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekitar 80 persen, sebagai bukti perkembangan ekosistem EV Korea di Indonesia hingga tahap manufaktur. Dari sisi Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela menyebut Korea Selatan sebagai mitra penting dari sisi investasi dan teknologi.

"Komitmen investasi Korea di Indonesia mencapai lebih dari US$11 miliar atau Rp194,74 triliun sepanjang 2020-2024," kata Vahd.

Vahd menilai kerja sama di bidang EV dan energi bersih berkaitan dengan kepentingan Indonesia mempertahankan akses pasar dan melakukan pengurangan karbon. Ia mengingatkan tantangan kerja sama semakin kompleks dengan rivalitas China dan AS serta konflik global yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam memilih mitra kerja sama. "Kita perlu memiliki kesiapan untuk fleksibel dalam menghadapi tantangan yang terkadang tidak berasal dari hubungan bilateral," ujar Vahd.

Vahd menegaskan pengembangan EV merupakan bagian dari skema kerja sama yang lebih luas menuju tujuan bersama pertumbuhan hijau (green growth) yang didorong para pemimpin kedua negara.