KPAI Terima 6.900 Aduan Pelanggaran Hak Anak Selama Tiga Tahun

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 6.900 aduan terkait pelanggaran pemenuhan dan perlindungan anak masuk sepanjang rentang waktu 2023 hingga 2025. Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/7/2026).

"Artinya, rata-rata setiap tahun KPAI menerima aduan terhadap pelanggaran pemenuhan anak dan perlindungan anak di angka rata-rata di atas 2.000 kasus," kata Aris Adi Leksono, Ketua KPAI.

Aduan yang mendominasi laporan masyarakat tersebut berasal dari pelanggaran pemenuhan hak anak di berbagai lingkungan dasar.

"Mulai dari pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga, kemudian juga pelanggaran pemenuhan hak anak di lingkungan satuan pendidikan," tutur Aris Adi Leksono, Ketua KPAI.

Pengabaian terhadap hak-hak dasar tersebut berpotensi memicu kerentanan lain yang mengarah pada tindakan kejahatan fisik maupun psikis.

"Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang masih banyak diterima aduannya di KPAI; pertama di satu tahun terakhir itu anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis," tutur Aris Adi Leksono, Ketua KPAI.

Selain kekerasan di ranah konvensional, ancaman terhadap keselamatan anak kini meluas seiring perkembangan teknologi informasi.

"Sekarang mulau merambah pelanggaran terhadap perlindungan anak yang terjadi di ranah daring," tutur Aris Adi Leksono, Ketua KPAI.

Tingginya angka laporan kasus ini menjadi indikator penting mengenai efektivitas sistem perlindungan anak yang sedang berjalan di Indonesia.

"Ini menunjukkan bahwa masih belum ada perubahan signifikan dengan apa gang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam konteks membangun sistem perlindungan anak di Indonesia," ucap Aris Adi Leksono, Ketua KPAI.