Ratusan Santri Keracunan MBG KPAI dan Warga Desak Evaluasi Total

Ratusan santri dan siswa di Kabupaten Sidoarjo mengalami gejala mual hingga sesak napas akibat keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh SPPG Kalitengah pada awal September 2026. Insiden ini memicu gelombang protes warga serta desakan evaluasi total dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Peristiwa keracunan massal tersebut berdampak pada santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam serta murid di SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2. Korban menyantap olahan nasi, telur orak-arik, dan sayuran yang diproduksi sejak dini hari namun baru dikonsumsi siang hari.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat laporan awal mencapai 748 pasien yang dilarikan ke fasilitas kesehatan, meski data tersebut masih dalam proses verifikasi ulang. Temuan awal Badan Gizi Nasional (BGN) mengindikasikan makanan telah matang pukul 05.00 WIB dan dikonsumsi melebihi batas aman empat jam.

Fajri, seorang santri korban keracunan di Sidoarjo, menceritakan gejala yang dialaminya seusai menyantap hidangan tersebut.

"Itu awalnya itu sesak napas, sama diare, mual gitu. Teman-teman itu ada yang mual gitu, tapi nggak ada yang sesak napas," tutur Fajri kepada detikX.

Ia harus menjalani perawatan medis di rumah sakit selama beberapa hari setelah mengalami rasa nyeri parah di bagian perut.

"Ya kalau dibilang trauma ya sih trauma. Ya kalau bisa, diperbaiki lagi," tandas Fajri.

Orang tua Fajri, Siti Aminah, turut menyuarakan kekhawatirannya atas keselamatan sang anak yang sempat membutuhkan alat bantu pernapasan.

"Kalau bisa ya nggak. Gimana ya, Mbak, yang ini kan dari Presiden. Kalau bisa ya uang diganti sekolah gratis itu aja, Mbak. Sekolah gratis, terus... sembarang gratis," harap Siti.

Santri lainnya, Reyhan, mengeluhkan gejala mual setelah mengonsumsi porsi makanan yang dikirim ke pesantrennya.

"Nggak (mau makan lagi). Takut terulang lagi," ujar Reyhan kepada detikX.

Akibat insiden ini, BGN menjatuhkan sanksi penghentian sementara operasional SPPG Kalitengah selama 30 hari dan mencopot kepala dapur. Namun, langkah penanganan tersebut dinilai belum memadai oleh pakar hukum.

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona menilai tindakan tersebut hanya melempar kesalahan pada tingkat teknis.

"Sanksi yang dilakukan itu seakan-akan melemparkan kesalahan. Melemparkan kesalahan kepada SPPG (saja) ya. Ya memang salah SPPG-nya tapi menurut saya karena memang desain dari awal penyelenggaraan proyek MBG ini bermasalah, seakan-akan permasalahan itu dianggap sebagai permasalahan teknis gitu," ujar Yance kepada detikX.

Ia menekankan perlunya pembenahan kerangka hukum dan desain penyelenggaraan program secara menyeluruh.

"Pertama, memang secara desain program Makan Bergizi Gratis ini dari awal sengaja menyediakan kerangka hukum yang lemah untuk akuntabilitas. Oleh karena itu, dia kan tidak punya," kata Yance.

Desakan agar pemerintah menjatuhkan sanksi lebih berat juga disampaikan oleh lembaga perlindungan anak.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa penyedia jasa yang gagal harus dimintai pertanggungjawaban penuh.

"Jangan sampai penyedia yang gagal hanya berhenti sebentar, kemudian kembali mendapatkan kesempatan yang sama tanpa pembelajaran dan pertanggungjawaban yang memadai," kata Jasra Putra dalam keterangan di Jakarta, Senin (07/09/2026).

Jasra mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok makanan MBG.

"Audit tidak berhenti pada dapur, tetapi mencakup seluruh rantai, yang meliputi bahan baku, pengolahan, suhu, waktu, penyimpanan, kendaraan, pengemudi, jarak, distribusi dan konsumsi," kata Jasra Putra dikutip dari Antara.

Ia menambahkan bahwa penanganan kasus keracunan ini memerlukan komitmen politik yang kuat demi perbaikan sistem pengawasan.

"Yang kita butuhkan adalah political will untuk melakukan perubahan secara paralel. Perbaikan tata kelola, pengawasan, standardisasi SPPG, distribusi, kompetensi SDM, sertifikasi, mekanisme pembayaran, transparansi dan penegakan hukum," kata Jasra.

Gelombang penolakan juga terjadi di Yogyakarta pada Selasa (08/09/2026), ketika sekitar 100 ibu rumah tangga menggelar aksi memukul panci menuntut penghentian program MBG.

Etty, salah satu peserta aksi di Yogyakarta, mengungkapkan alasan emosional di balik protes warga.

"Ribuan anak keracunan MBG, bahkan sampai berakibat fatal, bagaimana tidak tergerak hati saya?" kata salah satu peserta aksi, Etty dilansir dari bbc.com.

Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti kontaminasi.