KPK Bantah Isu OTT dan Tegaskan Hanya Periksa Pejabat Pemkab Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Cibinong, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026). Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa tim di lapangan hanya melakukan kegiatan permintaan keterangan guna menindaklanjuti laporan masyarakat. Isu mengenai operasi penangkapan tersebut sempat memicu spekulasi di lingkungan Pemkab Bogor.

Sejumlah rumor mengeklaim enam pejabat eselon II ditangkap bersama barang bukti uang sebesar Rp1,5 miliar, serta kabar beberapa kepala dinas tidak dapat dihubungi saat dikonfirmasi wartawan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo langsung memberikan bantahan resmi untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi yang beredar di publik tersebut.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menambahkan bahwa keberadaan tim di wilayah tersebut murni untuk pengumpulan bahan keterangan awal atas laporan yang masuk. "Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," ucap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Pihak KPK berjanji akan menyampaikan hasil penanganan perkara secara terbuka apabila seluruh proses penyeledikan telah selesai. "Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," lanjut Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Klarifikasi senada juga disampaikan oleh pihak jajaran Pemkab Bogor untuk menenangkan situasi internal pemerintahan daerah. "Semua pejabat berdinas seperti biasa dan aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan lancar," ujar Ajat Rochmat Jatmika, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor. Hingga saat ini, aktivitas pelayanan publik dan roda pemerintahan di Kabupaten Bogor dipastikan tetap berjalan kondusif sambil menunggu perkembangan informasi resmi dari lembaga antirasuah.