KPK Penyegelan Kantor DPUPR dan Rumah Kerabat Bupati Pemalang

Penyegelan terhadap ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta dua rumah kerabat Bupati Pemalang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (28/7/2026) malam. Langkah penindakan tersebut menyasar sejumlah aset di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, termasuk rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, yang dihuni oleh seorang kontraktor berkerabat dengan istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Proses pemeriksaan terhadap Bupati Anom Widiyantoro dan beberapa pihak yang diamankan langsung dilaksanakan di Markas Polres Pemalang dengan meminjam sarana setempat.

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengonfirmasi adanya pelaksanaan kegiatan penyidikan yang meminjam fasilitas markas kepolisian tersebut.

"Iya benar, tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. Dua ruangan di Polres dipakai," ujar Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. AKBP Rendy Setia Permana tidak membeberkan secara mendalam mengenai jumlah maupun rincian identitas para pihak yang ditangkap di lokasi.

"Jumlah pastinya dan siapa saja yang diperiksa, termasuk materi pemeriksaan, menunggu dari KPK saja," kata Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. Penyegelan oleh belasan petugas lembaga antirasuah itu terpantau warga sekitar berlangsung sejak Selasa malam sehabis waktu magrib.

Seorang warga lokal mengonfirmasi kehadiran tim penindak KPK yang memasang stiker segel pada pintu rumah di komplek perumahan tersebut. "Kalau persisnya rumah milik siapa saya tidak tahu. Yang saya dengar rumah itu ditempati kerabat istri bupati sudah sekitar dua tahun," ujar seorang warga. Selain penggeledahan di pemukiman warga, pintu akses kantor DPUPR Pemalang juga dipasangi stiker penyegelan KPK pada Rabu (29/7/2026) pagi.

Petugas juga dikabarkan membawa istri Bupati Pemalang berinisial N dari Pendopo Kabupaten Pemalang pada Rabu dini hari untuk dimintai keterangan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya pelaksanaan penindakan hukum terhadap Anom Widiyantoro dalam operasi senyap itu. "Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Hingga saat ini KPK belum menyampaikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, maupun barang bukti yang disita dari OTT tersebut.