Kroasia Tolak Penunjukan Nisan Amdor Sebagai Duta Besar Israel

Kebijakan agresi militer otoritas Tel Aviv di Jalur Gaza memicu langkah diplomatik tegas dari kepala negara Kroasia. Presiden Kroasia Zoran Milanovic menolak memberikan persetujuan terhadap penunjukan Nisan Amdor sebagai duta besar baru Israel untuk Zagreb pada Senin (18/5/2026).

Keputusan penahanan persetujuan ini menjadi momen pertama dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Langkah ini diambil secara sadar oleh kantor kepresidenan Kroasia demi merespons dinamika politik internasional dan sebagai bentuk protes keras terhadap Israel.

Pihak kepresidenan Kroasia menegaskan bahwa pemberian ataupun penahanan persetujuan terhadap diplomat asing merupakan hak kedaulatan mutlak di bawah wewenang presiden yang dilindungi penuh oleh konstitusi.

"Duta Besar Negara Israel yang diusulkan belum menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan dari Presiden Republik Zoran Milanović," ungkap pernyataan resmi kantor kepresidenan Kroasia dilansir dari cnbcindonesia.com.

Pemerintah Kroasia menilai Israel telah melanggar etika diplomasi internasional dengan mengumumkan nama calon duta besar ke publik sebelum mendapat persetujuan resmi. Kantor kepresidenan memastikan tekanan dari luar tidak akan mengubah keputusan hukum tersebut.

"Tekanan publik maupun politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan presiden," demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari The Jerusalem Post melalui liputan6.com.

Alasan mendasar mengenai penolakan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan yang tengah dijalankan oleh otoritas Tel Aviv saat ini. Sikap tegas ini dipertegas kembali melalui rilis resmi lanjutan dari pihak kepresidenan.

“Duta besar yang diusulkan oleh Negara Israel tidak menerima, dan tidak akan menerima, persetujuan Presiden Republik Zoran Milanovic karena kebijakan yang dijalankan otoritas Israel saat ini,” demikian pernyataan kantor presiden Kroasia yang dikutip mediaindonesia.com.

Otoritas kepresidenan menyatakan bahwa segala bentuk intervensi publik tidak akan menggoyahkan keputusan yang telah ditetapkan negara. Hak konfirmasi pengangkatan diplomat asing ini tetap berada di tangan presiden secara absolut sejak tahun 2020.

“Tekanan publik atau politik, dalam hal ini dari pihak Israel, tidak akan mengubah keputusan Presiden Republik,” lanjut pernyataan tersebut.

Penolakan ini didasari oleh rekam jejak kritik keras Milanovic terhadap operasi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan hampir 73 ribu warga Palestina berdasarkan data otoritas Gaza. Pada Oktober 2025, Milanovic bahkan menolak bertemu Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar saat berkunjung ke Zagreb.

"Jika saya bertemu dengan seseorang dari pemerintahan itu, berarti saya menerima kekerasan Israel, pembersihan etnis, dan kejahatan perang," ujar Milanovic dilansir liputan6.com.

Ketegangan verbal juga sempat terjadi pada Maret lalu mengenai konflik di Timur Tengah. Milanovic menegaskan dirinya tidak ingin wilayah Kroasia terimbas oleh ketegangan geopolitik antara Israel dan Iran.

"Kami tidak ingin infeksi dan kuman dari pihak lain di Kroasia, baik Israel maupun Iran," kata Milanovic pada Maret lalu seperti dikutip mediaindonesia.com.

Pernyataan keras tersebut langsung memicu reaksi diplomatik yang tajam dari perwakilan Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menilai ucapan tersebut sudah melampaui batas norma komunikasi antarnegara dan mencerminkan pendekatan antisemitisme.

Sa’ar menulis di X/Twitter, "Retorika ofensif Presiden Kroasia tidak dapat diterima. Bahasa penuh kebencian tentang Israel dan zionisme mencerminkan pendekatan antisemitisme."

Keputusan politik Milanovic yang berhaluan sayap kiri ini turut memicu gesekan domestik di Kroasia dengan kabinet pemerintahan konservatif pimpinan Perdana Menteri Gordan Grlic-Radman yang condong mendukung Israel.

Merespons pembatalan ini, Kementerian Luar Negeri Israel segera melakukan langkah antisipasi. Berdasarkan laporan media Israel yang dikutip batamnews.co.id, diplomat Nisan Amdor kemungkinan besar akan tetap dikirim ke Zagreb pada akhir Mei 2026 untuk menggantikan Duta Besar Gary Koren yang habis masa jabatannya, namun dengan status sebagai kuasa usaha (charge d’affaires) yang tidak memerlukan persetujuan presiden.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah serta Kementerian Luar Negeri Kroasia untuk menyelesaikan kejelasan status perwakilan diplomatik Tel Aviv di Zagreb sebelum akhir Mei 2026.