Hamas Sepakati Perlucutan Senjata di Gaza Jalur Dewan Perdamaian

Kelompok perlawanan Palestina Hamas menyepakati kerangka kerja perlucutan senjata total di Jalur Gaza melalui Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan bertahap ini mensyaratkan penarikan penuh militer Israel dari wilayah enklave tersebut.

Pengumuman kerangka kesepakatan tersebut disampaikan Trump pada Jumat, 31 Juli 2026. Amerika Serikat menegaskan bahwa skema perdamaian ini dirancang dengan prinsip verifikasi ketat tanpa kepercayaan, sehingga kedua pihak dilarang berlanjut ke tahap berikutnya sebelum menyelesaikan kewajiban masing-masing.

Proses perlucutan senjata akan mencakup pembongkaran infrastruktur militer berskala besar seperti jaringan terowongan, gudang senjata, dan fasilitas produksi. Setelah seluruh tahapan rampung, otoritas Palestina yang baru akan memegang kendali penuh atas persenjataan di Gaza, termasuk persenjataan kepolisian Hamas.

Meskipun demikian, pihak militer Israel menegaskan penolakannya untuk menarik pasukan sebelum seluruh persenjataan diserahkan secara fisik. Israel menilai penarikan pasukan yang terlalu dini berpotensi dimanfaatkan Hamas untuk kembali memperluas kehadirannya dan melancarkan serangan baru.

Juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Doron Spielman, menyampaikan posisi pemerintahannya terkait mekanis penyerahan senjata tersebut.

"Penilaian kami adalah bahwa jika kami melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti, mereka akan dengan cepat kembali memperluas kehadirannya di seluruh Gaza ... dan berupaya melancarkan serangan lain seperti 7 Oktober," kata Spielman kepada AP pada Minggu, 2 Agustus 2026.

"Pelucutan senjata berarti menyerahkan senjata secara fisik. Tidak ada definisi lain selain itu," ujar Spielman seperti dikutip Al Jazeera.

Di sisi lain, faksi-faksi Palestina menegaskan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut sangat bergantung pada komitmen balik dari pihak Israel, termasuk penghentian total operasi militer dan penarikan pasukan hingga ke Garis Kuning.

Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengonfirmasi bahwa kesepakatan yang dicapai bersama Board of Peace bersifat satu paket dan tidak dapat dilaksanakan secara sepihak.

"Kami tidak akan memulai langkah apa pun terkait persenjataan sebelum Israel melaksanakan komitmennya. Terus terang, jika Israel tidak melaksanakannya, kami juga tidak akan melanjutkan proses ini," kata Hamad pada Jumat, 31 Juli 2026.

Sumber internal Palestina menjelaskan bahwa Pasal 8 dalam proposal utusan Board of Peace, Nikolay Mladenov, mengatur penempatan senjata berat di bawah pengawasan badan Palestina yang mengelola pemerintahan sipil mendatang. Tidak ada klausa yang menyebutkan penyerahan senjata kepada Israel maupun pihak asing.

"Kesepakatan yang dicapai bukan penyerahan senjata kepada Israel ataupun pihak luar. Yang diatur adalah pembekuan dan penempatan senjata berat di bawah pengawasan badan Palestina dalam kerangka pemerintahan Gaza," kata sumber tertulis pada Sabtu, 1 Agustus 2026.

Di tengah proses diplomasi ini, situasi di lapangan masih terus memanas. Hamas menuding Israel sengaja meningkatkan serangan ke Jalur Gaza sejak Minggu pagi hingga menewaskan lebih dari 18 warga Palestina guna menggagalkan proses negosiasi.

Hamas mengutuk keras pengeboman tersebut dan mendesak para mediator internasional untuk segera turun tangan.

Pengeboman tersebut merupakan "eskalasi yang disengaja oleh penjahat perang Netanyahu untuk mengganggu kesepahaman yang tercapai dengan mediator, termasuk pemerintah AS, untuk merampungkan implementasi kesepakatan gencatan senjata," kata Hamas dalam pernyataan resminya.

Koresponden BBC di Gaza, Rushdi Abualouf, melaporkan bahwa masyarakat setempat masih menyikapi perkembangan politik ini dengan rasa skeptis akibat berulang kali gagalnya kesepakatan di masa lalu.

"Setelah bertahun-tahun gencatan senjata yang gagal dan kesepakatan yang runtuh, banyak warga Palestina menjadi sangat skeptis terhadap terobosan politik baru," tulis Abualouf.

"Bagi banyak orang, kepercayaan terhadap Hamas dan Israel tetap rendah, karena kesepakatan-kesepakatan sebelumnya berulang kali gagal sebelum memberikan perbaikan yang berarti di lapangan," kata Abualouf.

Pandangan serupa mengenai ketidakpastian penarikan pasukan Israel disuarakan oleh koresponden BBC Amerika Utara, Shaimaa Khalil.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini kurang menunjukkan keinginan untuk menarik pasukannya secara permanen dari Gaza. Dia menghadapi tekanan dari mitra koalisi sayap kanan yang telah lama menentang langkah tersebut," tulis Khalil.

Proses negosiasi lanjutan mengenai tahap kedua gencatan senjata dijadwalkan bakal segera berlangsung di Kairo, Mesir, dengan melibatkan para mediator dari Mesir, Amerika Serikat, Qatar, dan Turki.