Polri Sediakan Layanan Cek dan Bayar Tilang Elektronik Secara Online

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyediakan layanan pengecekan dan pembayaran denda tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement secara daring guna mempermudah memantau status pelanggaran lalu lintas melalui ponsel.

Sistem berbasis teknologi ini memanfaatkan kamera pengawas untuk mendeteksi pelanggaran otomatis seperti menerobos lampu merah, tidak memakai sabuk pengaman, hingga penggunaan ponsel saat berkendara tanpa interaksi langsung dengan petugas.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Korlantas Polri, proses pengecekan status ETLE memerlukan data Surat Tanda Nomor Kendaraan sebagai acuan verifikasi meliputi nomor pelat, nomor mesin, dan nomor rangka kendaraan.

Jika kendaraan terbukti melanggar, sistem menampilkan waktu, lokasi, jenis pelanggaran, serta bukti tangkapan kamera, sementara pemilik kendaraan wajib menindaklanjutinya maksimal delapan hari sejak tanggal kejadian agar STNK tidak diblokir sementara.

Konfirmasi dapat diakses secara daring di situs resmi atau dengan mendatangi posko ETLE terdekat untuk mendapatkan kode pembayaran denda tilang dalam format MPN atau BRIVA yang bisa dibayar melalui berbagai kanal perbankan serta dompet digital.

Masyarakat juga diimbau waspada terhadap modus penipuan pesan WhatsApp atau SMS konfirmasi ETLE palsu yang menyertakan ancaman denda serta berkas berformat APK karena berpotensi membobol data pribadi dan informasi perbankan korban.

Selain kamera statis, teknologi ini dioperasikan dalam bentuk perangkat genggam oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah saat Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Garuda, Kota Palangka Raya pada Selasa, 19 Mei 2026.

Sistem ini mendeteksi pelanggaran dominan pada kendaraan roda dua termasuk penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, spion tidak lengkap, serta pelanggaran keselamatan berkendara lainnya yang langsung diterbitkan bukti pelanggaran elektronik.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng Kompol Teuku Zia menjelaskan bahwa perangkat bergerak tersebut memiliki fungsi mendeteksi pelanggaran kasat mata yang serupa dengan kamera di persimpangan.

"Alat handheld ETLE ini hampir sama dengan kamera ETLE di persimpangan. Fungsinya mendeteksi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata di lapangan," ujar Kompol Teuku Zia, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng.

Pihak kepolisian tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan teguran untuk pelanggaran administrasi ringan, namun penindakan digital langsung diterapkan pada pelanggaran yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

"Begitu pelanggaran terdeteksi dan terekam, langsung diterbitkan bukti pelanggaran elektronik," kata Kompol Teuku Zia, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng.

Petugas di lapangan akan melihat tingkat pelanggaran terlebih dahulu sebelum menentukan sanksi yang akan diterapkan kepada pengendara.

"Kami melihat tingkat pelanggarannya terlebih dahulu. Kalau hanya administrasi ringan masih diberikan teguran, tetapi kalau berkaitan dengan keselamatan langsung kami tindak secara elektronik," pungkas Kompol Teuku Zia, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalteng.

Di sisi lain, persoalan terkait ETLE juga kerap muncul saat pemilik lama kendaraan masih menerima surat tilang digital akibat pembeli baru belum melakukan proses balik nama kepemilikan setelah transaksi jual beli selesai.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng AKBP Christopher Adhikara Lebang memberikan penjelasan mengenai hak klarifikasi bagi pemilik lama atas surat yang salah sasaran tersebut pada hari Jumat, 22 Mei 2026.

"Bisa Konfirmasi nanti akan disarankan untuk memberi tahu pemilik kendaraan yg baru untuk segera melakukan balik nama kepemilikan," ucap AKBP Christopher Adhikara Lebang, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng.

Untuk mengantisipasi kerumitan administratif dan risiko pemblokiran, para pemilik kendaraan disarankan segera memproses pemblokiran STNK setelah kendaraan terkait berpindah tangan.

Sementara itu, seorang warga di Kota Pekanbaru menerima surat konfirmasi pelanggaran dari Polresta Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 2026 karena terekam kamera ETLE menggunakan pelat nomor kendaraan modifikasi yang tidak sesuai aturan.

Penerima surat diwajibkan mengisi data konfirmasi kendaraan dan SIM pengemudi dalam waktu seminggu melalui situs web resmi Polresta atau formulir manual agar nomor kendaraan dan data registrasi kepemilikan tidak diblokir.