Masyarakat Sipil Bentuk Kabinet Bayangan Guna Awasi Pemerintahan Prabowo

Sejumlah akademisi dan aktivis masyarakat sipil memprakarsai pembentukan Kabinet Bayangan sebagai langkah menguatkan pengawasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas melemahnya fungsi pengawasan independen di parlemen akibat kuatnya koalisi partai politik.

Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menyatakan pihaknya sedang menyiapkan laporan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Penilaian tersebut didasarkan pada kerangka konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Jadi kami akan mengeluarkan 2,5 bulan lagi tepat 2 tahun Presiden Prabowo Subianto, bulan Oktober, sebelum tanggal 20 atau setelah tanggal 20 Oktober. Untuk menjelaskan apa saja capaian yang gagal dilakukan dan apa yang harus dilakukan pemerintah," ujar Feri Amsari, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan.

Laporan berkala tersebut diproyeksikan mencakup pencapaian, kegagalan, hingga rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Kehadiran kelompok pengawas ini bertujuan mengisi ruang kosong pengawasan dan memberikan sudut pandang kebijakan alternatif berbasis data.

Namun, langkah pembentukan wadah pengawas independen ini mendapat kritikan keras dari pihak pendukung pemerintah. Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, meminta agar narasi yang dibangun tidak mengganggu stabilitas nasional saat pemerintah fokus menjalankan program Asta Cita.

"Barisan Pembaharuan 08 menilai energi bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, bukan membangun polemik politik yang berpotensi menurunkan optimisme masyarakat dan dunia usaha," ujar Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Syafrudin menambahkan bahwa indikator perekonomian Indonesia saat ini masih menunjukkan tren positif dan terkendali. Menurutnya, kritik dari masyarakat sipil seharusnya disampaikan secara konkret tanpa menimbulkan pesimisme publik.

"Jangan sampai kabinet bayangan justru menjadi 'kabinet halu' yang sibuk membangun opini, tetapi tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat. Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar retorika politik," kata Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Syafrudin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo terbuka terhadap masukan yang konstruktif demi perbaikan kebijakan negara.

"Presiden Prabowo berkali-kali menunjukkan bahwa beliau menghargai perbedaan pendapat. Yang diperlukan adalah kritik yang membangun, bukan narasi yang berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap bangsa sendiri," kata Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Di sisi lain, penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan saat ini dinilai perlu terus dikawal secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat.

"Prinsipnya jelas, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlindungan bagi pelaku korupsi, siapa pun orangnya," ujar Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Sebagai organisasi relawan pendukung Prabowo-Gibran, PP-BP 08 menyatakan akan tetap mengawal program-program strategis pemerintah agar terlaksana secara transparan dan tepat sasaran.

"Kami akan terus mengawal seluruh program Asta Cita, sekaligus memberikan masukan apabila diperlukan. Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap evaluasi, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia," ujar Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.