Menkes Budi Siapkan Tunjangan Dokter Gigi di Puskesmas Kosong

Kementerian Kesehatan sedang memfinalisasi skema tunjangan khusus untuk mengatasi kekosongan posisi dokter gigi di sekitar 4.000 puskesmas seluruh Indonesia. Kebijakan ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8), sebagaimana dilansir dari Detik Health.

Masalah ketimpangan distribusi tenaga medis tersebut dipicu oleh ketidakmauan sejumlah tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah luar kota-kota besar. Selain itu, tidak sedikit dokter gigi yang saat ini memilih bekerja di luar profesinya atau tidak membuka praktik.

"Jadi itu sebabnya kenapa kita kekurangan dokter gigi, karena dokter giginya tidak mau praktik di Subang, tidak mau praktik di Nias, gitu kan? Jadi kita sekarang sedang gimana memberikan insentif," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Pemerintah merancang formula bonus tersebut dengan mengacu pada model insentif bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Meski demikian, jangkauan pemberian insentif akan memperluas cakupannya hingga ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mengalami kekosongan lama.

"Ekspansinya tidaknya di DPTK atau 3T, tapi juga di puskesmas-puskesmas yang selama ini kosong. Misalnya Jawa Barat, Kuningan bukan daerah 3T, tapi ternyata sudah 5 tahun tidak ada dokter giginya," kata Budi.

Penyusunan anggaran tunjangan khusus tersebut saat ini memasuki tahap penghitungan akhir agar dapat segera diterapkan.

"Karena tidak yang mau jadi dokter gigi di puskesmas Kuningan, nah itu akan kami berikan (insentif) dan ini sedang kami hitung, mudah-mudahan itu akan bisa segera berjalan," sambung Budi.