Menkeu Ajukan Pagu Anggaran Kemenkeu 2027 Sebesar Rp 49,8 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi mengajukan pagu anggaran Kementerian Keuangan pada 2027 sebesar Rp 49,8 triliun, yang akan dialokasikan untuk lima program utama, menurut rapat kerja Komisi XI DPR pada Senin (7/9/2026).

Kelima program tersebut adalah Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi dengan anggaran Rp 78,86 miliar; Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp 3,62 triliun; Pengelolaan Belanja Negara Rp 23,78 miliar; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp 267,58 miliar; serta Dukungan Manajemen sebesar Rp 45,81 triliun.

Program-program ini bertujuan memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, dan kesehatan, dilansir dari Detik Finance.

Purbaya menjelaskan bahwa pada program kebijakan fiskal dan ekonomi, fokus akan diberikan pada harmonisasi dan debottlenecking untuk percepatan investasi dan transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi industri strategis.

Pengelolaan penerimaan negara diarahkan untuk memperkuat integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, peningkatan lifting migas, serta pengawasan dan layanan perpajakan yang lebih baik.

Untuk pengelolaan belanja negara, Kemenkeu akan memperkuat sistem penganggaran dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pada pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, dukungan akan difokuskan pada kemandirian energi dan percepatan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif.

Transformasi digital juga menjadi agenda penting melalui pengembangan sistem seperti Indonesia National Single Window dan digitalisasi proses bisnis, sebagai bagian dari Program Dukungan Manajemen.

Purbaya menegaskan, "APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat."

Hingga semester I-2026, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 1.459,4 triliun, tumbuh 21,3% secara tahunan, sementara belanja negara mencapai Rp 1.656,0 triliun atau tumbuh 18,2%, dan realisasi pembiayaan Rp 452,0 triliun naik 59,4% dibanding tahun sebelumnya.

"Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027," ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan dengan reformasi sistem perpajakan dan percepatan belanja pada program yang berdampak bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

Pada periode tersebut, Kemenkeu juga menyelesaikan 72,43% aduan debottlenecking, mencegah penyelundupan emas batangan sebesar 190,26 kilogram, serta mengimplementasikan kecerdasan artifisial dalam pengawasan under invoicing. Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro telah mencapai Rp 67,58 triliun.