Min Aung Hlaing Pertahankan Rekor 100 Hari dan Kritik ASEAN

Pemimpin pemerintah berdukungan militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menandai 100 hari pertama masa jabatannya pada Jumat, 31 Juli 2026, dengan menyampaikan pidato yang membela rekor pemerintahannya sekaligus memaparkan peta jalan politik lima tahun di tengah konflik bersenjata yang terus berlanjut.

Di hadapan lebih dari 900 anggota parlemen, pejabat, dan perwakilan militer di Parlemen Naypyitaw, Min Aung Hlaing menegaskan bahwa pemerintahannya telah meletakkan fondasi penting sejak dilantik pada April 2026 setelah pemilu yang dikritik publik internasional. Peta jalan tersebut mencakup dua tahun percepatan pembangunan negara modern berbasis sistem demokrasi dan federal, yang dilanjutkan dengan tiga tahun pembangunan intensif.

Selain rencana pemilu khusus pada 2027 di 102 daerah pemilihan yang sempat tertunda, pemerintahan junta memastikan pelaksanaan undang-undang wajib militer tetap berjalan untuk memperkuat angkatan bersenjata dan kepolisian. Pemerintah mengklaim telah mengundang kelompok bersenjata untuk meletakkan senjata dan menggelar pembicaraan dengan 13 kelompok etnis bersenjata, di samping melanjutkan proyek infrastruktur energi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air Myitsone dan rencana pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing melontarkan kritik terbuka terhadap efektivitas diplomasi kawasan yang diusung oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

"Konsensus lima poin dicapai tanpa persetujuan dari seluruh negara anggota dan blok regional tersebut telah mendiskriminasi Myanmar," kata Min Aung Hlaing, Presiden Myanmar.

Pernyataan tersebut merujuk pada kesepakatan Konsensus Lima Poin yang digagas ASEAN sejak April 2021 untuk menghentikan kekerasan dan mendorong dialog inklusif. Menurut laporan Asia Times dan Lowy Institute, penolakan formal Naypyidaw terhadap rencana tersebut tercermin dari keputusan parlemen Myanmar bulan ini yang mengesahkan mosi penolakan terhadap Konsensus Lima Poin, meskipun pertemuan informal menteri luar negeri ASEAN di Bangkok pada 12 Juli 2026 tetap mengupayakan ruang bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.

Kebijakan keras junta militer dan kewajiban wajib militer mendapat penolakan kuat dari aktivis pro-demokrasi serta pengamat independen.

"Tidak ada perubahan berarti yang dapat diharapkan dari junta," kata Nan Lin, Juru Bicarai General Strike Coordination Body.

Nan Lin menilai pihak militer sengaja memanfaatkan regulasi untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memedulikan dampak ekonomi serta eksodus generasi muda.

"Merek akan menggunakan undang-undang wajib militer untuk mengendalikan anak muda melalui rasa takut, dan situasinya bisa memburuk karena mereka terus mengorbankan anak muda demi mempertahankan kekuasaan," kata Nan Lin, Juru Bicara General Strike Coordination Body.

Di sisi lain, laporan analisis Lowy Institute mencatat bahwa utusan khusus ASEAN 2026 sekaligus Sekretaris Luar Negeri Filipina, Tessa Lazaro, bersama Diplomat Thailand Sihasak Phuangketkeow, terus melakukan pendekatan terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG). Kendati mendapat tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi regional, rezim militer Myanmar terus memperkuat kerja sama politik dan pertahanan dengan mitra eksternal seperti Tiongkok, India, dan Rusia guna menjaga kelangsungan kekuasaannya.