Malaysia Pertimbangkan Keamanan Rencana Pemulangan 5000 Pengungsi Myanmar

Pemerintah Malaysia menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor keselamatan terkait kesiapan pemerintah Myanmar untuk memulangkan 5.000 pengungsinya melalui jalur laut pada Senin, 10 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan usai menghadiri peringatan Hari ASEAN ke-59 di Putrajaya.

Mohamad menyampaikan bahwa kesiapan pemulangan tersebut diutarakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Myanmar yang baru, Tin Maung Swe, dalam pertemuan bilateral mereka belum lama ini.

"Ketika saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang baru, mereka menyatakan kesiapan mereka untuk membawa kembali 5.000 (pengungsi) ini dengan kapal. Namun masalahnya adalah keselamatan dari 5.000 orang ini," kata Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Ia menegaskan bahwa kepastian keamanan para pengungsi saat kembali ke negara asalnya menjadi perhatian mendasar yang wajib dipastikan terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait.

"Apakah aman untuk mengirim mereka kembali? Atau apa yang akan terjadi pada mereka? Hal itu juga perlu dipertimbangkan," kata Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Malaysia telah mengidentifikasi seluruh 5.000 pengungsi yang terdaftar dalam rencana tersebut. Meskipun belum ada kerangka waktu pasti yang ditetapkan, proses repatriasi ini diharapkan dapat dipercepat.

Selain itu, Mohamad mengingatkan bahwa isu pengungsi Myanmar tidak boleh dipandang terbatas pada etnis Rohingya saja. Berbagai kelompok etnis lain dari negara tersebut juga telah menjadi pengungsi, termasuk komunitas Chin dan Karen.

Isu pengungsi Myanmar dinilai ASEAN sebagai persoalan serius yang harus ditangani secara kolektif oleh seluruh negara anggota. Mohamad menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus (5PC) harus tetap menjadi inti dari mekanisme ASEAN dalam mengatasi krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Kami ingin 5PC tetap menjadi inti dari mekanisme ASEAN terhadap Myanmar, dan kami ingin pemerintah Myanmar memenuhi aspirasi para pemimpin ASEAN karena 5PC ditandatangani dan disepakati oleh semua pihak, termasuk kepemimpinan Myanmar saat itu," kata Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.

Pemerintah Malaysia juga menggarisbawahi bahwa setiap perubahan atas mekanisme konsensus tersebut harus disepakati secara bersama oleh para pemimpin kawasan.

"Jika ada perubahan yang perlu dilakukan terhadap 5PC, hal itu harus dibawa kembali ke meja perundingan dan diputuskan oleh para pemimpin ASEAN sendiri," kata Mohamad Hasan, Menteri Luar Negeri Malaysia.