Mojtaba Khamenei Serukan Pengurangan Dolar usai Sanksi Baru AS

Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei merespons sanksi ekonomi baru dari Amerika Serikat pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dengan menyerukan peningkatan ketergantungan pada produksi dalam negeri serta pengurangan peran dolar AS secara bertahap guna mengatasi krisis ekonomi nasional. Sanksi finansial baru yang dirilis Washington membuat nilai tukar Rial Iran merosot ke rekor terendah di pasar bebas hingga menembus 2.000.000 Rial per dolar AS. Langkah tegas Amerika Serikat ini diluncurkan setelah upaya diplomasi antar kedua negara mengalami kebentuan. Pemerintah AS menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari operasi ekonomi untuk melumpuhkan Teheran, sementara pejabat Iran menilai tindakan itu sebagai bentuk terorisme ekonomi yang mengancam stabilitas kawasan.

Dalam pesan yang disampaikan untuk memperingati Pekan Pemerintah Iran, Mojtaba mendesak jajaran pemerintah memberikan perhatian serius terhadap tantangan inflasi, pengangguran, dan pengendalian harga pasar.

"Kunci utama untuk mengatasi semua persoalan ini terletak pada peningkatan ketergantungan terhadap produksi dalam negeri," cetus Pemimpin Tertinggi Iran tersebut. Mojtaba, yang belum pernah muncul di depan publik sejak menjabat pada awal Maret lalu, juga menginstruksikan penerapan kebijakan ekonomi perlawanan dan pemanfaatan inovasi teknologi dari kalangan muda.

"Kunci utama untuk mengatasi semua persoalan ini terletak pada peningkatan ketergantungan terhadap produksi dalam negeri," cetus Pemimpin Tertinggi Iran tersebut. Ia mengapresiasi kinerja Presiden Masoud Pezeshkian yang dinilai berhasil mengelola pasokan energi dan layanan publik di tengah situasi perang serta tekanan blokade pihak asing.

"Setiap pernyataan yang mematahkan semangat dan melemahkan motivasi nasional maupun publik, dan segala bentuk dikotomi semu -- seperti perang atau negosiasi, konsensus atau ekstremisme, kompromi atau hasutan perang -- yang di masa lalu telah memicu kerugian langsung atau tidak langsung bagi rakyat kita tercinta, dapat menimbulkan dampak serupa di masa mendatang," sebutnya. Pemimpin tertinggi Iran tersebut juga menekankan pentingnya menjaga kohesi sosial dan melarang segala tindakan yang memicu perpecahan nasional. "Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa melakukan tindakan apa pun yang merusak kohesi sosial adalah dilarang," tegas Pemimpin Tertinggi Iran tersebut.

"Setiap pernyataan yang mematahkan semangat dan melemahkan motivasi nasional maupun publik, dan segala bentuk dikotomi semu -- seperti perang atau negosiasi, konsensus atau ekstremisme, kompromi atau hasutan perang -- yang di masa lalu telah memicu kerugian langsung atau tidak langsung bagi rakyat kita tercinta, dapat menimbulkan dampak serupa di masa mendatang," sebut Mojtaba.

Ia mengulangi penegasannya mengenai larangan tindakan destruktif terhadap persatuan warga. "Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa melakukan tindakan apa pun yang merusak kohesi sosial adalah dilarang," pungkasnya. Sebelum pengumuman sanksi baru diberlakukan, Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan keyakinannya bahwa perekonomian Iran berada di ambang kehancuran total.

"Iran sedang runtuh total," kata Trump dilansir The Independent, Senin (24/8/2026).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent turut mempertegas bahwa serangan finansial tersebut dirancang sebagai sanksi terberat dalam sejarah untuk menekan rezim Teheran. Menanggapi gertakan tersebut, Kepala Keamanan Iran Mohsen Rezaei memperingatkan ancaman balasan keras jika AS dan negara-negara tetangga di kawasan Teluk nekat menjalankan perang ekonomi.

"Jika Trump mengambil tindakan, konfrontasi kami akan (membalas) seperti gempa bumi," kata Rezaei. Rezaei menegaskan pihak militer tidak ragu untuk memblokir jalur distribusi minyak di kawasan jika ketegangan terus meningkat.

"Jika negara-negara di sekitar Iran bergabung dengan Amerika dalam perang ekonomi mereka, tidak setetes pun minyak akan keluar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz. Kami juga akan menargetkan jalur ekspor minyak lainnya dari Teluk Persia," ancamnya. Di tengah eskalasi konflik, Kepala Militer Pakistan Asim Munir melakukan kunjungan diplomasi ke Teheran untuk memediasi perundingan perdamaian kawasan. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf saat menerima kunjungan Munir mengkritik Washington yang dianggap melanggar kesepakatan nota kesepahaman sebelumnya.

"Komitmen kedua belah pihak berdasarkan nota kesepahaman tersebut sudah jelas. Amerika Serikatlah yang, karena gagal memenuhi komitmennya, mencegah terciptanya stabilitas di kawasan dan memberikan alasan baru bagi munculnya ketidakpercayaan," kata Ghalibaf, menurut IRIB.

Ghalibaf menegaskan bahwa pihak Teheran tetap memegang teguh perjanjian perdamaian dan menolak tunduk di bawah tekanan sanksi AS. "Kami sedang berupaya menerapkan ketentuan yang tercantum dalam nota kesepahaman tersebut. Amerika Serikatlah yang harus memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian itu," ujarnya. Pemerintah Pakistan menyatakan komitmennya untuk terus memfasilitasi dialog diplomasi guna memulihkan stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah.