Iran dan China Tolak Operasi Ekonomi Terbaru Amerika Serikat

Pemerintah Iran mencemooh operasi ekonomi terbaru yang diumumkan Amerika Serikat pada Senin (24/8/2026) sebagai strategi lama yang didaur ulang. Pada saat bersamaan, China turut melayangkan kritik tajam dan berjanji akan melindungi kepentingan nasionalnya dari sanksi sekunder Washington. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa kampanye tekanan maksimum serta ancaman militer dari Washington berulang kali gagal menundukkan Teheran. "Ini adalah film lama yang diputar ulang, dan kami sudah sangat hafal jalan ceritanya dan mengetahui bagaimana cara menghadapi dan menanganinya," kata Araghchi saat berbicara di sela-sela kunjungan ke makam mendiang pendiri Iran, Imam Khomeini.

Langkah tegas AS tersebut digulirkan Presiden Donald Trump yang mengumumkan isolasi ekonomi berskala besar serta memperingatkan konsekuensi berat bagi negara mitra dagang Iran. Menanggapi gertakan tersebut, Menkeu AS Scott Bessent secara spesifik mendesak importir utama seperti China untuk segera menghentikan pembelian minyak mentah dari Teheran.

"Fakta bahwa mereka kembali mengerahkan rencana-rencana lama mereka, setelah sebelumnya mengandalkan operasi militer dan ancaman untuk melancarkan serangan serta melakukan hal ini dan hal itu, menunjukkan bahwa mereka sedang putus asa," ucap Araghchi dalam pernyataannya. Araghchi menambahkan bahwa diplomasi berniat baik harus mengedepankan asas saling menghormati dan keadilan.

"Mereka tidak mampu memikirkan solusi lainnya dalam menghadapi rakyat Iran yang hebat, sehingga mereka terus-menerus mengedepankan rencana lama yang sama," sebutnya. Kemenlu Iran menilai pengusungan blokade tersebut tidak akan menciutkan keberanian otoritas Teheran.

"Mereka harus kembali ke jalur yang sudah pernah ditempuh sebelumnya. Bangsa Iran akan menanggapi sikap yang menjunjung tinggi martabat dengan rasa hormat," cetusnya. Araghchi memastikan seluruh upaya tekanan ekonomi sebelumnya dipastikan berakhir kegagalan. "Kami tidak pernah takut," tegasnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan pihaknya siap mengoptimalkan jaringan kerjasama internasional demi meredam dampak pembatasan transaksi keuangan dari AS.

"Amerika, negara yang seharusnya datang untuk membantu rakyat Iran, justru menggunakan segala cara yang ada untuk menghukum rakyat Iran hanya karena satu alasan: karena keteguhan mereka dalam menolak tekanan terhadap kemerdekaan, kedaulatan nasional, dan martabat mereka," ucapnya. Baghaei menggarisbawahi adanya konsekuensi langsung bagi pihak ketiga yang memilih bekerja sama dalam agenda isolasi tersebut. "Terkait hal ini, peringatan yang diperlukan tentu telah dan sedang disampaikan, karena keterlibatan apa pun bersama Amerika dalam menjalankan tindakan agresifnya terhadap Iran, pasti akan membawa konsekuensi tersendiri," kata Baghaei dalam pernyataan terbarunya pada Senin (24/8).

Pemerintah Iran memastikan pemanfaatan seluruh instrumen diplomasi untuk menangkal tekanan eksternal tersebut.

"Iran akan memanfaatkan seluruh kemampuan multilateralnya untuk melawan sanksi-sanksi ekonomi tersebut," tegasnya. Dari pihak lain, Pemerintah China meminta seluruh pihak menahan diri karena tindakan sepihak berisiko mengganggu stabilitas pasar finansial global.

"Eskalasi tidak menguntungkan siapa pun," ucap Lin mengingatkan, saat berbicara dalam kepada wartawan di Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mendesak penghentian taktik intimidasi dan mengimbau kembalinya konsensus politik.

"China menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk bertindak secara rasional dan menahan diri, dan menghindari langkah apa pun yang dapat semakin meningkatkan ketegangan atau berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi global dan stabilitas keuangan," cetusnya. Pemerintah China mengonfirmasi akan mengambil seluruh langkah perlindungan hukum yang diperlukan demi mengamankan entitas bisnisnya. "China akan memantau dengan saksama, perkembangan situasi terkait dan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China itu.