OpenAI Ajukan Skema Saham untuk Pemerintah AS, Ini Tujuannya

Perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terkemuka, OpenAI, dilaporkan menawarkan saham sebesar 5 persen kepada pemerintah Amerika Serikat (AS). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk meredakan tekanan politik yang semakin meningkat di negara tersebut.

Nilai penawaran saham 5 persen tersebut diperkirakan mencapai 42,6 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 765 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan valuasi OpenAI yang menyentuh 852 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15.306 triliun setelah putaran pendanaan pada Maret 2026.

Laporan mengenai penawaran kepemilikan ini pertama kali diungkap oleh media Financial Times berdasarkan informasi dari dua orang sumber internal. CEO OpenAI, Sam Altman, dilaporkan menilai bahwa pembagian kepentingan finansial kepada publik merupakan metode terbaik agar masyarakat bisa merasakan keuntungan dari perkembangan teknologi AI.

Rencana Regulasi Industri Kecerdasan Buatan

Usulan dari OpenAI ini disinyalir menjadi bagian dari diskusi awal terkait regulasi baru di Amerika Serikat. Aturan tersebut nantinya kemungkinan mewajibkan setiap perusahaan AI papan atas untuk menyerahkan 5 persen sahamnya kepada badan pemerintah.

Wacana regulasi kepemilikan saham ini tidak hanya menyasar OpenAI, melainkan juga perusahaan besar lainnya di sektor yang sama. Pemerintah setempat berencana menerapkan skema serupa pada beberapa kompetitor utama.

Hingga saat ini, pihak Gedung Putih, OpenAI, Google, maupun Meta masih enggan memberikan tanggapan resmi mengenai laporan yang beredar tersebut. Sementara itu, pihak Anthropic dilaporkan sama sekali belum membahas persoalan kepemilikan ini dengan regulator.

Kekhawatiran Keamanan Siber dan Persaingan Global

Langkah penjajakan ini mencuat seiring meningkatnya pengawasan ketat dari pemerintah Amerika Serikat terhadap industri kecerdasan buatan. Washington mengkhawatirkan potensi risiko keamanan siber yang dapat ditimbulkan oleh model AI generatif yang semakin canggih.

Selain faktor keamanan, AS juga mewaspadai kebangkitan model AI open source asal China. Produk kompetitor tersebut dinilai memiliki performa yang mendekati kemampuan teknologi AS, namun dikembangkan dengan biaya operasional yang jauh lebih murah.

Tekanan regulasi ini sempat berdampak langsung pada operasional korporasi teknologi di sana. Sebagai contoh, Anthropic sempat menonaktifkan akses model AI terbarunya demi mematuhi aturan pengendalian ekspor, sebelum akhirnya dipulihkan setelah memenuhi ketentuan regulator.

Riwayat Gagasan Public Wealth Fund

Ide mengenai kepemilikan saham pemerintah di OpenAI sebenarnya sudah mulai digulirkan sejak beberapa waktu lalu. Media CNBC mencatat bahwa Sam Altman telah menyampaikan gagasan serupa kepada pemerintahan Donald Trump sejak awal tahun 2025.

Selanjutnya pada April 2026, OpenAI secara resmi mengusulkan pembentukan public wealth fund. Dana publik tersebut dirancang untuk memegang aset di perusahaan kecerdasan buatan agar keuntungan ekonominya dapat didistribusikan secara lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintahan Trump sendiri memiliki rekam jejak mengambil alih kepemilikan saham pada korporasi swasta besar, termasuk Intel dan IBM. Donald Trump bahkan sempat memuji konsep kepemilikan pemerintah di sektor kecerdasan buatan tersebut.

"Hal yang indah," kata Trump, seperti dihimpun dari CNBC. Menurutnya, skema kepemilikan ini dapat membuat seluruh warga Amerika Serikat menjadi mitra langsung dalam revolusi teknologi kecerdasan buatan yang sedang berlangsung.