PDIP dan PSI Berdebat Soal Kelayakan Pejabat Berkantor di IKN

Rencana pemindahan aktivitas pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara memicu perdebatan sengit antara PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia terkait desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di Kalimantan Timur pada Mei 2026.

Dinamika ini bermula saat Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengusulkan agar Wakil Presiden atau menteri mulai berkantor permanen di IKN demi efisiensi biaya perawatan fasilitas yang tinggi.

Komarudin yang juga Anggota Komisi II DPR RI menilai langkah tersebut penting agar anggaran negara untuk pemeliharaan rutin gedung-gedung yang sudah selesai dibangun tidak terbuang sia-sia.

"Nah itu yang mestinya kan katanya menteri ada yang harus berpindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana (IKN) kan supaya ada manfaatnya, daripada berapa tahun ke depan, sudah satu tahun lebih ya. Kalau begitu kan itu semua gedung itu kan harus membutuhkan biaya perawatan rutin," ujar Komarudin Watubun, Anggota Komisi II DPR RI sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Senin (18/5/2026).

Usulan tersebut kemudian dipertegas oleh politisi PDIP Guntur Romli pada Selasa (20/5/2026) yang menyatakan bahwa partainya murni hanya menagih komitmen yang pernah diutarakan oleh Gibran sendiri kepada publik.

Guntur membantah adanya motif politik tersembunyi atau tendensi buruk dari internal partainya, mengingat fasilitas Istana Wakil Presiden yang mewah di IKN dilaporkan telah rampung secara keseluruhan.

"Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?" ujar Guntur Romli dalam keterangannya pada Selasa, 20 Mei 2026.

Guntur menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Wakil Presiden saat ini masih belum konsisten antara ucapan dengan realisasi di lapangan.

"Sen kiri belok kanan," imbuh Guntur Romli.

Pihak PDIP berargumen bahwa sangat logis jika bangunan istana yang megah tersebut mulai ditempati agar anggaran besar yang dikeluarkan negara tidak menjadi sia-sia.

"Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai," jelas Guntur.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus memberikan reaksi keras dengan melayangkan kritik tajam terhadap usulan dari kader PDI Perjuangan tersebut pada Senin (18/5/2026).

Bestari menilai pandangan tersebut terlalu sempit dan menganggap desakan yang hanya menyasar sosok Gibran secara personal sebagai langkah yang kurang matang bagi ukuran partai besar.

"Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP. Katanya partai gede tapi usulannya nanggung gitu," ungkap Bestari Barus kepada awak media pada hari Senin, 18 Mei 2026.

PSI berpendapat bahwa Wakil Presiden bekerja di bawah kendali penuh Presiden, sehingga keputusan perpindahan aktivitas kerja ke IKN seharusnya bersifat komprehensif bagi seluruh elemen pemerintahan.

"Ya dia harusnya ngomongnya, ya semua kita pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran. Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden. Kok PDIP kadernya begituan nggak paham gitu, kenapa ya? Ha-ha-ha," kata Bestari dengan nada sedikit menyindir.

Bestari juga menyatakan kekecewaannya karena menganggap PDIP terus mengulang pertanyaan yang sama padahal klaim kejelasan isu tersebut sudah pernah disampaikan oleh Gibran.

"Masa kader PDIP segituan, kelas segitu nggak paham sih? Mengulang-ulang, mengulang-ulang gitu ya. Sudah dijawab beberapa kali oleh Pak Gibran sebagai Wapres juga nggak mudeng-mudeng gitu," sambungnya.

Otorita IKN melalui Kepala Otorita Basuki Hadimuljono sebelumnya mengonfirmasi bahwa konstruksi kantor serta kediaman resmi Wapres telah selesai, bahkan 50 staf telah dikirim sejak Maret 2026 untuk persiapan penempatan tahun ini.