PDIP Tegaskan Pemilu Tetap 2029 dan Tolak Percepatan

PDIP menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu harus tetap pada tahun 2029 sebagai bagian dari upaya menjaga sistem demokrasi di Indonesia. Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, yang memaparkan potensi percepatan pemilu sebelum tahun 2029. Hasto menekankan bahwa PDIP mendorong seluruh elemen pemerintahan, termasuk presiden, DPR, dan lembaga negara lain, untuk mendengarkan suara rakyat dan kritik yang disampaikan secara konstruktif.

"Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu dan kemudian kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR, dan lembaga negara lain untuk lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik," ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP.

Hasto juga menegaskan bahwa segala upaya inkonstitusional yang berpotensi mengganggu proses demokrasi tidak boleh dibenarkan di Indonesia. "Karena siapapun yang ada di dalam pemerintahan termasuk DPR itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik. Karena itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini," tutur Hasto.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi menyampaikan analisis soal kemungkinan terjadinya akselerasi atau percepatan sejarah dalam dinamika politik nasional yang berdampak pada potensi percepatan pemilu sebelum tahun 2029. Pernyataan Budi Arie tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan menimbulkan reaksi dari partai politik, terutama PDIP sebagai partai pengusung pemerintah saat ini.