Politisi PDIP dan PSI Beradu Argumen Seputar Rencana Safari Jokowi

Rencana mantan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu dekat memicu perdebatan sengit antara politisi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia.

Joko Widodo mengungkapkan bahwa agenda tersebut murni dilakukan untuk memenuhi undangan dari masyarakat di berbagai daerah setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik.

"Ya ini kan saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," ujar Joko Widodo di kediamannya, Sumber, Banjarsari, dilansir detikJateng pada Senin, 25 Mei 2026.

Mantan Wali Kota Solo tersebut juga menyampaikan bahwa selain untuk bersilaturahmi, ia ingin memberikan dorongan semangat secara langsung kepada warga setempat.

"Dan itu juga untuk memberikan motivasi," jelas Joko Widodo.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan safari politik tersebut berkaitan dengan persiapan menghadapi Pilpres 2029 demi mendukung Gibran Rakabuming Raka, ia enggan memberikan penjelasan panjang.

"Karena ada undangan dari daerah," tegas Joko Widodo.

Ia memastikan bahwa kondisi fisiknya yang prima membuat dirinya siap untuk kembali aktif berkegiatan secara penuh di tengah masyarakat.

"Ya seperti ini kan, udah. Memenuhi undangan-undangan di daerah berarti kan, udah. Ya, udah siap. Insyaallah udah siap," kata Joko Widodo.

Menanggapi rencana tersebut, Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan bahwa partainya sama sekali tidak merasa khawatir karena Joko Widodo sudah bukan lagi bagian dari kader internal.

"Saya sangat yakin tidak ada pengaruh sama sekali. Jokowi itu sudah dipecat dari PDI Perjuangan secara tidak terhormat. Termasuk Gibran dan Bobby. Masyarakat sudah tahu alasannya," kata Guntur Romli saat dihubungi pada Jumat, 29 Mei 2026.

Guntur Romli mengklaim pengaruh elektoral Joko Widodo tidak signifikan bagi partai, sekaligus menyindir kegagalan meloloskan partai barunya ke parlemen saat masih menjabat sebagai presiden.

"Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi Presiden tidak mampu meloloskan PSI ke parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa," ucap Guntur Romli.

Ia menambahkan dugaan bahwa kegiatan keliling daerah tersebut hanya sekadar pencitraan media sosial dan memprediksi adanya drama politik baru.

"Paling dia keliling Indonesia cuma bagi-bagi sembako dan amplop saja. Buat konten di medsos dia saja itu," tambah Guntur Romli.

Pihak PDIP menegaskan tidak akan mengintervensi kegiatan mantan kadernya itu dan menyebut dampak elektoralnya selama sepuluh tahun memimpin hanya berkisar satu persen.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Jokowi jalan-jalan ke seluruh pelosok Indonesia. Kita bisa menyaksikan drama sinetron sen kiri belok kanan ala Jokowi," tutur Guntur Romli.

Ia menilai kontribusi suara yang dibawa mantan presiden tersebut tidak memberikan pengaruh besar terhadap kestabilan elektabilitas kepartaian secara nasional.

"Data ketika tahun 2014, 2019, ketika Jokowi menjadi presiden, PDIP datanya hanya naik 1 persen, jadi tidak memberikan dampak signifikan terhadap electoral partai," ujar Guntur Romli melalui wawancara bersama CNN Indonesia.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus mengaku heran dengan sikap sinis yang terus ditunjukkan oleh jajaran politisi PDI Perjuangan semenjak berpisah jalan.

"Justru aneh kalau dia khawatir. Ngapain mesti khawatir? Pak Jokowi itu hanya, apa ya, kalau saya bilang tuh, adalah Presiden ke-7 yang dulu ketika beliau menjabat itu sering blusukan, sehingga ada kerinduan dari kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat secara pribadi yang pernah merasakan kebijakan beliau yang diterapkan di lapangan ketika beliau datang juga menyapa, itu ada kerinduannya beliau datang," kata Bestari Barus saat dihubungi pada Jumat, 29 Mei 2026.

Bestari Barus menilai kritik tajam dari PDIP muncul karena hilangnya keuntungan politik yang selama ini didapatkan dari sosok mantan wali kota tersebut.

"Nggak tahu ya semenjak kenikmatan-kenikmatan buat partainya itu dicabut oleh Pak Jokowi kan selalu miring saja pendapatnya, kan begitu," ucap Bestari Barus.

PSI berharap momentum safari ini dimanfaatkan untuk mempertegas arah politik baru, sekaligus menarik simpati para pemilih setia yang belum menentukan pilihan.

"Jadi tanpa mereka (PDIP) sadari sebetulnya ya justru kami di PSI ini bergembira dengan Pak Jokowi sudah tidak lagi di sana, dan mudah-mudahan menjadi kesempatan juga pada saat mengunjungi seluruh Indonesia nanti, Pak Jokowi menyatakan bahwa sekarang sudah bersama PSI. Jadi yang dulu selama 10 tahun orang suka sama Pak Jokowi ketika menjabat, hari ini jadi permakluman publik 'oh, beliau sudah di sini, di PSI bersama PSI, kita jangan lagi milih partai yang itu', kan begitu," ujar Bestari Barus.

Mantan politikus Partai NasDem tersebut meyakini basis massa pendukung yang loyal akan ikut mengalihkan dukungan suara mereka secara organik.

"Makanya timbullah kegelisahan-kegelisahan itu. Wajarlah kan namanya Pak Jokowi dicintai rakyat, kemudian pindah ya silent voters-nya Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi juga akan ikut pindah tentu ke mana? Ke PSI, sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran mungkin ya kita maklumilah gitu," sambung Bestari Barus.

Ia meminta agar internal PDIP lebih fokus membenahi urusan organisasi mereka sendiri daripada mengurusi langkah politik tokoh di luar partai.

"Sebaiknya dia cukup memperhatikan partainya dia, atau memang dia sudah nggak ada kerjaan di partainya sehingga harus memperhatikan partai orang? Jadi susah gitu. Iya. Ah, saya juga heran sebetulnya dia di PDIP itu sebagai apa sih? Pengurus bukan, apa bukan, atau lagi berlomba-lomba untuk menjadi pengurus gitu kan? Sehingga harus mengeluarkan statement-statement yang tidak berbobot sama sekali yang justru tidak membangun buat partainya," tegas Bestari Barus.

Bestari Barus mengungkit rekam jejak kontestasi pemilu sebelumnya untuk membalas klaim pemecatan kader yang dilayangkan oleh pihak oposisinya.

"Tadi dikatakan dipecat. Bayangkan tuh orang yang berhasil memenangkan kontestasi presiden, dinyatakan dipecat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Bu Megawati enggak pernah menang pemilu, kemudian coba-coba Ganjar Pranowo enggak pernah juga menang presiden, kalah itu ditinggal pak Jokowi," kata Bestari Barus dalam wawancara di CNN Indonesia.

Ia menganalisis bahwa kekecewaan akibat kekalahan pada Pilpres 2024 lalu meninggalkan dampak emosional yang mendalam bagi internal partai berlambang banteng tersebut.

"Ya kekalahan dari Pak Prabowo itu tidak seberapa sakit sebetulnya, yang sakit di situ ada Pak Jokowi. Yang itu membekas sampai hari ini," ujarnya.

Sementara itu, di tengah memanasnya hubungan kedua pihak, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan pandangan mengenai kasus hukum tudingan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo dan dokter Tifa.

"Paling enak itu nggak usah pakai drama-drama. Heeh, nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya," ujar Djarot Saiful Hidayat saat ditemui SINDOnews di kawasan Jakarta Utara pada Sabtu, 30 Mei 2026.