PDIP Tegaskan Posisi Partai Penyeimbang Respons Desakan Koalisi

Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menegaskan posisi politik partai sebagai penyeimbang di luar pemerintahan dalam menanggapi berbagai desakan dan sindiran dari partai koalisi pemerintah pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Langkah ini diambil guna memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan di tengah dominasi kursi parlemen oleh partai pendukung pemerintah.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyatakan bahwa partai politik lain tidak perlu mencampuri urusan internal maupun pilihan sikap yang diambil oleh PDIP.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," kata Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Deddy menambahkan bahwa berada dalam kekuasaan memang menguntungkan, namun ia heran terhadap pihak-pihak yang mempermasalahkan pilihan PDIP untuk berada di luar pemerintahan.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," kata Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Lebih lanjut, ia menyoroti dominasi fraksi di DPR yang berpotensi melemahkan daya kritis parlemen terhadap pihak eksekutif.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" kata Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Deddy juga merespons desakan dari internal PKB mengenai ketegasan sikap politik partai berlambang banteng tersebut.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain," kata Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Menurutnya, mekanisme penentuan arah politik sepenuhnya diatur oleh aturan internal organisasi, bukan intervensi dari luar.

"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" kata Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Deddy menerangkan situasi penguasaan parlemen saat ini menjadi alasan utama mengapa posisi penyeimbang sangat krusial.

"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" kata Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Ia juga membedakan terminologi politik yang digunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem parlementer barat.

"Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian," kata Deddy Yevry Sitorus, Ketua DPP PDIP.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah ikut memperkuat penjelasan mengenai landasan formal dari keputusan politik yang diambil partai.

"Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Said merujuk pada arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai cara kerja partai sebagai penyeimbang yang proporsional.

"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," kata Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Said menekankan bahwa kritik akan tetap diberikan secara membangun apabila terdapat program pemerintah yang dinilai kurang tepat.

"Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara konstruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," kata Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Ia menjabarkan perbedaan mendasar antara karakter partai penyeimbang dengan partai oposisi murni.

"Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa," kata Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Said menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghargai objektivitas yang ditawarkan oleh sikap politik PDIP tersebut.

"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," kata Said Abdullah, Ketua DPP PDIP.

Di sisi lain, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mempertanyakan efektivitas peran yang diklaim oleh pihak PDIP.

"Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," kata Muhammad Sarmuji, Sekjen Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta adanya ketegasan sikap agar tidak memunculkan keraguan di masyarakat.

"Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," kata Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum DPP PKB.

Jazilul menggarisbawahi pentingnya komitmen nyata di lapangan dari seluruh kekuatan politik demi kelancaran program.

"Selama ini kami yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Namun, kalau ada kesan mengganggu jalannya program-program pemerintah, tentu itu tidak baik. Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B," kata Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum DPP PKB.

Ia juga menambahkan fokus partai koalisi saat ini dalam mengawal realisasi target pembangunan nasional.

"Kami semua saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Presiden. Program-program pemerintah sudah ditetapkan dan sedang dijalankan, karena itu kami berharap posisinya jelas, jangan abu-abu," kata Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum DPP PKB.

Jazilul kembali menegaskan desakan tersebut dalam kesempatan terpisah menyusul isu keterlibatan kader dalam dinamika demonstrasi.

"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," kata Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum DPP PKB.

Sekjen BM PAN Slamet Aryadi turut menyoroti konsistensi gerakan politik yang berkembang di lapangan akhir-akhir ini.

"Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sini lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas," kata Slamet Aryadi, Sekjen BM PAN.

Slamet memandang kepastian arah politik erat kaitannya dengan stabilitas nasional yang dibutuhkan dalam pembangunan.

"Kepastian dan stabilitas politik merupakan prasyarat utama yang tidak boleh diganggu gugat demi mengejar target kesejahteraan rakyat di era Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka," kata Slamet Aryadi, Sekjen BM PAN.

Sementara itu, Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni berharap PDIP mengambil langkah berani untuk menyatakan diri sebagai oposisi seutuhnya.

"Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuma mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Ahmad Sahroni, Bendahara Umum NasDem.

Sahroni menginginkan komitmen total dari partai berlambang banteng tersebut jika memilih berjalan di luar koalisi kabinet.

"Nah, kita pengin berharap PDIP melakukan oposisi secara total," kata Ahmad Sahroni, Bendahara Umum NasDem.

Ia mengingatkan agar sikap yang diambil tidak berubah-ubah tergantung situasi yang sedang dihadapi pemerintah.

"Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," kata Ahmad Sahroni, Bendahara Umum NasDem.