92% Pekerja Indonesia Kenal AI, Hanya 15% Manfaatkan Secara Produktif

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan bahwa 92% pekerja di Indonesia sudah mengenal kecerdasan buatan (AI), namun hanya 15% yang memanfaatkannya secara produktif, dilansir dari Detik iNET.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemenkominfo, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan temuan ini dalam keynote di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026, Kamis (27/8/2026).

"Sebanyak 92% pekerja kita sudah familiar menggunakan AI. Masalahnya, hanya 15% yang menggunakannya secara produktif. Sebagian besar masih menggunakan AI untuk browsing," ujar Edwin.

Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara adopsi AI dengan kemampuan memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas. AI kini semakin mudah diakses masyarakat melalui chatbot, mesin pencari, hingga berbagai aplikasi produktivitas.

Edwin menegaskan bahwa tantangan selanjutnya adalah mendorong pengguna agar tidak hanya memanfaatkan AI untuk mencari informasi, tetapi juga untuk mendukung pekerjaan dan menciptakan nilai ekonomi.

"Kita berinvestasi besar dalam pendidikan. Kita membutuhkan lebih dari 9 juta orang. Karena itu, kita berkolaborasi tidak hanya di dalam pemerintah, tetapi juga dengan perusahaan teknologi dan masyarakat sipil," kata Edwin.

Kompetensi digital menjadi salah satu fokus strategi pemerintah untuk mengembangkan ekosistem digital Indonesia. Fokusnya mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan literasi agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi.

Edwin menjelaskan bahwa AI berkaitan dengan kecerdasan dan tenaga kerja, yang berhubungan langsung dengan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerintah menargetkan AI sebagai salah satu teknologi pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029. Menurut Edwin, inklusivitas adalah prinsip utama untuk mencapai target tersebut.

"Inklusivitas adalah prinsip nomor satu. Salah satu resep untuk mencapai pertumbuhan 8% di era cloud dan AI adalah membangun institusi inklusif yang memungkinkan pemanfaatan teknologi," ujar Edwin.

Pemerintah menempatkan investasi pada sumber daya manusia sebagai kunci pengembangan ekonomi digital, bersama pembangunan institusi inklusif, regulasi yang mendukung, kolaborasi, serta transparansi dan akuntabilitas.