Pemadaman Listrik 10 Jam Picu Protes Massa di Tripoli, Libya

Gelombang pemadaman listrik hingga 10 jam per hari di Tripoli, Libya, memicu aksi protes besar yang melibatkan penutupan jalan utama, kantor pemerintahan, dan fasilitas publik, menyusul krisis listrik yang parah serta tingginya tarif listrik, menurut laporan pada 27 Juli 2026. Perusahaan Listrik Umum Libya melaporkan kehilangan kapasitas pembangkitan sekitar 1.350 megawatt sejak pertengahan Juli akibat gangguan teknis dan kekurangan pasokan bahan bakar dan gas alam. Selain itu, gelombang panas ekstrem yang melanda Libya barat dengan suhu mencapai 50 derajat Celsius turut meningkatkan permintaan listrik secara drastis, membuat jaringan listrik semakin terbebani dan memicu pemadaman bergilir.

Gerakan Souq Al-Jumaa menjadi inisiator aksi protes dengan tujuan melumpuhkan pemerintah secara penuh dan menuntut pembubaran lembaga politik serta pertanggungjawaban atas dugaan korupsi.

"Kami tidak hanya ingin mengganggu aktivitas harian, tetapi melumpuhkan pemerintah sepenuhnya," ujar perwakilan Gerakan Souq Al-Jumaa. Para demonstran melakukan pembakaran ban, menutup jalan utama, dan menumpahkan tanah di depan Kementerian Luar Negeri sebagai bentuk protes, serta mengincar kantor operator telekomunikasi milik negara di distrik Souq Al-Jumaa.

Di tempat lain, aksi pembangkangan sipil juga meluas ke Tajoura di mana para demonstran menutup kantor pemerintah kota dan menyerukan boikot total terhadap lembaga negara, menolak legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat. Seorang pejabat senior Perusahaan Listrik Umum Libya menyatakan, "Krisis ini dipicu oleh kekurangan pasokan gas dan bahan bakar serta faktor teknis dan keamanan yang mengganggu stabilitas jaringan listrik nasional."

Dalam beberapa hari terakhir, suhu di wilayah barat Libya berfluktuasi antara 44 hingga 50 derajat Celsius, memperparah beban pada sistem listrik akibat tingginya penggunaan pendingin udara oleh masyarakat. Pemadaman listrik bergilir ini juga menambah beban ketidakpuasan publik yang sebelumnya sudah tinggi akibat inflasi, kelangkaan bahan bakar, dan kebuntuan politik yang berkepanjangan di Libya. Hingga saat ini, Pemerintah Persatuan Nasional Libya belum memberikan tanggapan resmi terhadap gelombang aksi protes yang terus berlangsung.