Pemerintah Brasil Buka Pinjaman Suku Bunga Rendah Tahap Tiga

Pemerintah Brasil menetapkan skema bunga 3% hingga 9,8% per tahun dalam program pembiayaan Brasil Soberano 3 untuk meredam beban tarif impor dari Amerika Serikat. Penetapan tersebut berlaku setelah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (MP) pada Selasa (21/7/2026).

Pencairan dana pembiayaan ini akan dilangsungkan secara bertahap seiring keputusan komite pengelola program terkait batas alokasi anggaran tiap lini kredit. Besar suku bunga disesuaikan dengan skala ukuran perusahaan penerima serta tujuan penggunaan fasilitas kredit tersebut.

"Tidak ada krisis yang dapat menghalangi Brasil untuk melanjutkan lintasannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Brasil.

Dalam pidatonya, Presiden Lula da Silva menegaskan ketahanan nasional dan menyoroti kesepakatan dagang antara Mercosur dan Uni Eropa sebagai bukti ketangguhan negara. Langkah ini menjadi dasar optimisme bahwa Brasil tidak akan terpuruk akibat kebijakan proteksionisme pihak luar.

Ancaman potensi kenaikan biaya masuk tambahan sebesar 12,5% dari pemerintah AS kini membayangi eksportir. Penambahan tarif impor baru tersebut menyasar sejumlah negara termasuk Brasil atas tuduhan kurangnya efektivitas penanganan isu kerja paksa.

"Ini adalah jalan tanpa jalan kembali," ujar Márcio Elias Rosa, Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan, dan Jasa (Mdic).

Pemerintah Brasil menanggapi potensi tekanan dagang ini dengan mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke berbagai kawasan global. Langkah antisipasi tersebut diambil demi memperkuat daya tahan struktur perekonomian domestik.

"Meskipun mereka mengenakan tarif dan menciptakan berbagai hambatan, Brasil tetap lebih kuat. Perekonomian kita jauh lebih tangguh dan kita tahu persis ke mana tujuan kita," kata Márcio Elias Rosa, Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan, dan Jasa (Mdic).

Langkah proteksi AS melalui penyelidikan Section 301 atas tuduhan persaingan tidak sehat maupun isu kerja paksa dinilai tidak berdasar oleh otoritas keuangan Brasil. Pemerintah telah menyiapkan dana dukungan dari Kas Negara yang dikombinasikan dengan sumber mandiri BNDES.

"Di sini ini bukan soal membuat program yang sudah jadi dan selesai. Kami menggerakkan sektor-sektor dan merancang respons yang disesuaikan hingga R$ 13,5 miliar dari Kas Negara, ditambah pelengkap dari dana internal BNDES, dengan mengevaluasi kebutuhan secara sangat spesifik dan proporsional," kata Dario Durigan, Menteri Keuangan Brasil.

Penyusunan aturan teknis operasional program bantuan ekonomi ini dijadwalkan rampung dalam waktu sangat singkat oleh Kementerian Perencanaan Brasil.