Pemerintah Buka Rekening Massal dengan Anggaran Rp11 Triliun untuk Semua Warga

Pemerintah Indonesia berencana membuka rekening massal bagi seluruh warga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan anggaran mencapai Rp11 triliun dari APBN, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Program ini bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sekaligus menjadi saluran penyaluran program pemerintah. Pembukaan rekening dilakukan secara bertahap dan menyasar sekitar 200 juta penduduk yang berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia.

Airlangga menyatakan, "BRI dan BSI dipilih karena merupakan bank Himbara yang fokus pada ritel. Mekanismenya menggunakan aplikasi digital dengan basis data NIK yang disinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri." Ia juga menyebut setiap warga yang memasuki usia 17 tahun akan memperoleh KTP sekaligus rekening bank dengan saldo awal Rp50.000 dari APBN.

Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari pengamat ekonomi seperti Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina yang menilai pembukaan rekening massal ini tidak mendesak di tengah kondisi fiskal yang sulit dan kurang didukung oleh kajian teknokrasi yang memadai.

"Ini keputusan spontan presiden tanpa proses teknokrasi jelas dan tidak ada manfaat konkret untuk memperbaiki inklusi keuangan," ujar Wijayanto.

Peneliti Celios, Shafa Kalila, menambahkan pentingnya memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dibandingkan membuka rekening massal.

Trioksa Siahaan dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia menilai pemerintah perlu transparansi penuh serta pilot project sebelum melaksanakan program dengan anggaran besar ini agar efektivitas dan tantangan bisa dievaluasi.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan masyarakat sudah mencapai 69,57% dan inklusi keuangan 93,61%, melampaui target RPJMN 2025–2029.

Dari pengalaman negara lain seperti India dengan program Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana dan Brasil dengan rekening sosial digital, pembukaan rekening massal harus diiringi edukasi, pendampingan, dan evaluasi agar rekening tidak menjadi pasif dan digunakan secara optimal.

Ekonom Deniey A. Purwanto menyarankan pendekatan segmentasi masyarakat berdasarkan kebutuhan akses dan literasi keuangan agar program lebih efisien dan tidak menimbulkan duplikasi rekening pasif atau risiko penyalahgunaan data.