Pemerintah dan China Jajaki Kerja Sama Proyek Rusun Perkotaan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah China menjajaki kerja sama pembangunan proyek rumah susun di Indonesia. Rencana hunian perkotaan tersebut disiapkan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah, kelas menengah, maupun konsep hunian campuran, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (9/9/2026).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa bentuk proyek hunian tersebut masih berada dalam tahap pembahasan intensif. Dalam skema ini, China akan bertindak sebagai investor dengan melibatkan pihak swasta dari kedua negara.

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah menilai investasi di sektor perumahan ini menjadi langkah lanjutan dari hubungan kerja sama bilateral yang telah terbangun di sektor lain. Selain pendanaan, kedua pihak berencana melakukan pertukaran teknologi konstruksi yang disesuaikan dengan regulasi serta kondisi geografis Indonesia.

"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok, itu jelas sekali gitu loh ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," jelas Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Proses adaptasi teknologi dan aturan keselamatan lingkungan menjadi fokus utama sebelum melangkah ke tahap pembangunan fisik. Tim khusus dari kementerian telah dibentuk untuk mensurvei lokasi lahan potensial di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan.

"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia.

Aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," jelas Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tim teknis gabungan tersebut dipimpin oleh pejabat lintas direktorat kementerian serta perwakilan BP Tapera. Tim ini bertugas menyelaraskan aturan hukum, pemetaan lahan, serta penguatan dampak ekonomi lokal.

"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri (Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan), dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvey beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," ungkap Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihak pemerintah China menyambut positif pembentukan tim teknis tersebut. Utusan diplomatik China mengonfirmasi keberadaan perwakilan kementerian perumahan mereka dalam struktur kerja sama ini.

"Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang. Untuk membicarakan proses, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, dan saya pikir kami juga akan berkomunikasi soal teknologi perumahan dan aturannya," ungkap Wang Lutong, Duta Besar China di Indonesia.

Kesepakatan awal penjajakan ini sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China Ni Hong. Indonesia berkomitmen menyediakan data kebutuhan pasar yang akurat berbasis Badan Pusat Statistik serta penyiapan regulasi penunjang.

"Kami akan siapkan lahan, kami akan siapkan data market, dan kami akan siapkan aturan-aturan yang ada. Tiga hal ini yang akan kami siapkan untuk kemudian dipelajari dan didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Tiongkok," kata Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.