Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil Kesejahteraan DTSEN

Pemerintah mulai membahas opsi pengendalian penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite khusus bagi kelompok masyarakat tingkat kesejahteraan tinggi. Skema pengetatan ini menyasar warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rencana penyesuaian penerima subsidi energi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (11/8/2026). Meski pembahasan awal telah berjalan, skema teknis pembatasan masih dimatangkan agar penerapannya dapat dilakukan secara bertahap.

"Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kementerian Sosial (Kemensos) membagi klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 tingkatan desil melalui DTSEN, di mana tiap desil mewakili 10 persen populasi keluarga. Kategori desil 1 hingga 4 diperuntukkan bagi sasaran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan masuk ke Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Pengelompokan desil masyarakat bersifat dinamis dan dinilai tidak hanya berpatokan pada besaran gaji bulanan, melainkan juga variabel pekerjaan, pendidikan, aset, daya listrik, hingga kondisi tempat tinggal. Warga yang mendapati penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan data melalui kantor kelurahan, dinas sosial, atau portal Cek Bansos untuk diverifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).