Pemerintah Memulai Pembangunan Rusun Subsidi 24 Lantai di Manggarai

Pemerintah secara resmi memulai peletakan batu pertama proyek rumah susun subsidi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/8/2026), sebagai bagian dari pendorongan hunian vertikal terjangkau di pusat kota. Proyek ini menjadi rusun subsidi perdana yang siap dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi mulainya pembangunan hunian terjangkau yang berada di pusat ibu kota tersebut.

"Ini yang pertama yang jadi vertikal yang kita berbangga nanti 24 lantai di pusat Ibu Kota Jakarta," kata Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Proyek hunian ini dikembangkan oleh KAI Properti Management di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlokasi tidak sampai 10 menit berjalan kaki dari Stasiun Manggarai. Pembangunan terbagi dalam dua areal, yakni Blok G yang mencakup 1.232 unit di tiga tower dan Blok F yang mencakup 2.508 unit di lima tower dengan variasi tipe 28, 36, serta 45.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati memberikan penjelasan mengenai batas harga maksimal untuk unit hunian tersebut.

"Di mana harga jual paling tingginya karena ini Jakarta Pusat itu Rp 14,5 juta per meter persegi. Dan itu pada batas atas ya. Jadi kalau KAI ternyata bisa lebih rendah dan sebagainya nanti diserahkan pada pengembang," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati.

Sesuai Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2026, patokan harga rusun subsidi di wilayah Jakarta Selatan mencapai Rp 14 juta per meter persegi. Berdasarkan acuan harga tersebut, unit tipe 28 dipatok maksimal Rp 392 juta, tipe 36 sebesar Rp 504 juta, dan tipe 45 bernilai paling tinggi Rp 630 juta. Pembiayaan konstruksi didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengonfirmasi bahwa pendaftaran minat bakal segera dibuka melalui aplikasi bank digital BTN, Bale, sebelum proses pendaftaran diurutkan untuk akad KPR.

"Segera kita pasarkan setelah semua legalitas perizinan rapi," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon L.P. Napitupulu.

Pelaksanaan akad kredit hanya diproses apabila perkembangan fisik bangunan telah mencukupi guna memberikan kepastian bagi konsumen.

"Kami menjamin konsumen tidak dirugikan. akad KPR baru dilakukan setelah progres konstruksi mencapai persentase tertentu," kata Nixon L.P. Napitupulu.

Skema pembiayaan yang ditawarkan mencakup fasilitas KPR dengan jangka waktu cicilan hingga 40 tahun serta suku bunga tetap sebesar 6 persen sampai lunas.

"Skema KPR yang kami coba adalah tenor 40 tahun dengan bunga 6 persen flat sampai lunas. Ini bunga termurah. Untuk cicilan, karena ticket size (harga unit) sekitar Rp 500-600 juta, cicilannya sedikit di atas Rp 1 juta (berbeda dengan KPR subsidi yang bisa di bawah Rp 1 juta)," kata Nixon L.P. Napitupulu.

Penjualan unit menggunakan mekanisme KPR indent yang memungkinkan transaksi saat pengerjaan bangunan menyentuh angka 20 persen.

"Nah ketentuannya ada. Jadi kita akan jagain supaya konsumennya nggak dirugikan kalau konstruksinya gagal," kata Nixon L.P. Napitupulu.

Pembangunan Blok G ditargetkan selesai dalam kurun 18 bulan atau pada 2028, sementara peletakan batu pertama untuk Blok F dijadwalkan menyusul pada September setelah proses pembersihan lahan tuntas.