Pemerintah Percepat Pembangunan 7.952 Huntap Korban Bencana Sumatera

Pemerintah mempersiapkan pembangunan 7.952 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera dengan proses lelang sedang berlangsung dan dipercepat agar pembangunan dapat segera dimulai, dilansir dari Detikcom.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan ada 26 paket pembangunan yang dikerjakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan 19 paket lelang sudah berjalan dan 6 paket lagi dalam proses penyelesaian yang diharapkan rampung dalam satu hingga dua minggu.

Tito juga merencanakan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat proses lelang mengingat waktu yang terbatas hingga akhir tahun.

"Kalau cepat lelang, maka tinggal tim eksekutor eksekusi untuk 7.952 (huntap) di kompleks-kompleks. (Pembangunan) akan dikerjakan oleh Kementerian PKP," ujar Tito.

Tito menambahkan bahwa hambatan terkait tanah sempat ditemui dari salah satu PTPN, tetapi sudah diatasi setelah komunikasi sehingga tanah telah diserahkan. Selain itu, bantuan renovasi rumah sebesar Rp 15-30 juta hampir seluruhnya sudah tersalurkan.

Sudah banyak rumah dibangun di tiga provinsi terdampak bencana. Bagi korban yang rumahnya hilang, pembangunan dilakukan melalui proyek kompleks dan relokasi dengan tanah yang disiapkan pemerintah daerah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan sudah ada seribu unit huntap yang selesai dibangun melalui bantuan swasta sejak Sumatera ditetapkan dalam status gawat darurat.

"Sudah seribu rumah yang jadi dari dana gotong royong dan itu sudah mulai dikerjakan. Di masa tanggap darurat, kita mulai kerjakan, jadi saya pikir, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bekerja harus lebih cepat buat rakyat kita yang juga sudah menderita, yang hidup dalam pengungsian," kata Maruarar.

Maruarar yakin pemberian bantuan akan lebih cepat, berkualitas, dan tepat sasaran dengan tata kelola yang benar. Ia menegaskan bahwa korupsi dalam masa bencana akan dihukum seberat-beratnya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan proses pengadaan huntap telah berjalan dan pembangunan ditargetkan mulai September 2026. Ia meminta lahan yang dipilih aman dari bencana, memiliki kepastian hukum, dan dekat dengan fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik.

"Kami melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa proses tender sudah berjalan dan kami siap memulai pembangunan pada bulan September. Untuk beberapa lokasi yang lahannya masih berproses, kami meminta agar lahan yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta tidak terlalu jauh dari fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik," ujar Maruarar.

Selain pembangunan oleh pemerintah, Kementerian PKP juga mencatat 500 unit huntap telah selesai dibangun dari total 2.603 unit melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).