Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS Guru untuk Atasi Kekurangan

Pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus profesi guru pada tahun 2026 sebagai langkah untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia, yang saat ini mencapai sekitar 560.000 orang, demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani.

Rencana rekrutmen ini diharapkan dapat memenuhi sekitar 50 persen kebutuhan guru nasional, atau sekitar 280.000 formasi untuk seluruh Indonesia, kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut Lalu, Komisi X DPR juga tengah membahas pengangkatan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu yang berusia 35 tahun ke atas menjadi pegawai penuh waktu.

"Paruh waktu ini, bagi yang 35 tahun ke atas itu diangkat menjadi penuh waktu. Sedangkan yang berusia di bawah 35 tahun diusulkan mengikuti proses rekrutmen CPNS yang akan dibuka tahun ini," ujar Lalu.

Lebih lanjut, Lalu menyatakan bahwa mekanisme pengangkatan guru masih dikaji oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, termasuk apakah pengangkatan dilakukan langsung atau melalui persyaratan tertentu.

"Tentu apakah mutlak diangkat langsung menjadi penuh waktu, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini sedang digodok terus oleh Direktorat Jenderal GTK dan kami di Komisi X juga terus mengawal agar ini bisa tuntas," katanya.

Selain itu, Lalu menegaskan bahwa pengangkatan guru non-ASN atau honorer secara nasional akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari pemerintah pusat, mengingat kondisi fiskal daerah yang beragam.

"Pengangkatan dari pusat menggunakan APBN, dan setelah kami hitung paling tidak maksimal 50 persen dari kebutuhan guru akan dibuka formasi tahun ini," ujar Lalu.

Sementara itu, Dewan Pendidikan Jawa Timur menyerukan agar fenomena defisit guru segera diatasi dengan mengangkat guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

"Jadi kalau kita lihat adanya fenomena kekurangan guru, sedangkan jumlah guru honorer di Indonesia masih cukup banyak, rasanya ini sudah harus menjadi fokus utama pemerintah," kata Suko, anggota Dewan Pendidikan Jatim.

Menurut Suko, pengangkatan guru honorer menjadi ASN harus menjadi prioritas untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan daya saing dengan dunia internasional.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Falih Suaedi, menambahkan bahwa pengangkatan guru honorer perlu disertai seleksi yang ketat berdasarkan poin yang valid dan bernilai agar kualitas pendidikan meningkat.

"Perlu ada seleksi lebih lanjut pada guru honorer agar kualitas pendidikan dapat jauh lebih baik," ujar Falih.

Falih juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas pembelajaran sejak pendidikan dasar sebagai fondasi bagi generasi penerus, bukan hanya menambah jumlah guru semata.

"Input awal itu penting. Pendidikan dasar sangat menentukan proses pengajaran generasi penerus hingga ke jenjang selanjutnya. Tidak bisa kita lihat dari aspek kuantitas saja," katanya.

Persiapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.