Pemerintah Siapkan Insentif Pajak dan Revisi Aturan Geothermal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pemberian insentif pajak untuk mempercepat pengembangan proyek panas bumi di Indonesia pada ajang Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Langkah ini diambil guna mendorong investasi sektor energi baru terbarukan di tengah nilai keekonomian listrik geothermal yang saat ini mencapai 9,5 sen per kWh, angka yang masih dinilai kurang oleh asosiasi pelaku usaha.

Pemerintah berencana mengubah Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden agar kemudahan bisnis dan pemberian insentif panas bumi dapat segera terealisasi melalui sinergi antara regulator dan pengusaha.

"Tidak ada cara lain adalah untuk melakukan percepatan implementasi geothermal, supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mendesak para pemegang konsesi untuk tidak menahan hak pengelolaannya agar tidak memicu keterlambatan proyek nasional.

"Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan mengubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal," jelas Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menteri ESDM menegaskan bahwa akselerasi pengerjaan lapangan panas bumi merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga ketahanan energi nasional.

"Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah berharap kolaborasi aktif dapat memangkas hambatan birokrasi dan eksekusi di lapangan.

"Jadi jangan sampai kita lambat dan itu hanya dianggap sebagai yang dilakukan oleh pemerintah," tutur Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sementara itu, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk memaparkan bahwa potensi panas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total dunia atau setara 24.000 Megawatt, meski pemanfaatannya saat ini baru menyentuh angka 11 persen.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yani mengungkapkan dalam siaran Squawk Box CNBC Indonesia pada Kamis (20/8/2026) bahwa perusahaan membidik peningkatan kapasitas listrik hingga 1,8 GW pada tahun 2034, disertai pengembangan rantai pasok seperti proyek green hydrogen dan industri hijau.